PALU, KONTEKS SULAWESI – Karnaval Budaya yang merupakan bagian dari rangkaian Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tengah ke-61 di Kota Palu, Senin malam (14/4/2025), berlangsung meriah dengan partisipasi aktif dari berbagai daerah.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) turut menyemarakkan acara tersebut dengan menampilkan beragam kekayaan seni dan budaya khas daerah.
Kontingen Parigi Moutong memukau penonton dengan Tomini Fashion Carnival yang mengangkat ikon kuliner Durian dan Lalampa, Sanggar Achaswara dengan suguhan tari tradisional yang terinspirasi dari ritual Vunja, serta penampilan LPSB Kailinesia binaan Disdikbud Parigi Moutong.
Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Parigi Moutong, Ninong Pandake, mengungkapkan bahwa pada Parade Karnaval Budaya kali ini, Parigi Moutong hadir dengan tema “Harmoni Parigi Moutong Dalam Bingkai Keberagaman”.
Tema ini diwujudkan melalui gerak tari adat yang diiringi musik Kakula nu Ada, alat musik tradisional suku Kaili, serta representasi toleransi beragama melalui simbol kebersamaan para pemuka agama.
“Kami ingin menampilkan kekayaan budaya Parigi Moutong, sekaligus pesan harmoni dan keberagaman yang menjadi ciri khas daerah kami,” ungkap Ninong.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara tersebut, terutama Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
Ia menilai, meski di tengah efisiensi anggaran, karnaval tetap berlangsung meriah dan penuh makna sebagai wujud komitmen melestarikan seni dan budaya daerah.
Anwar juga menyampaikan harapannya, agar Karnaval Budaya Sulawesi Tengah ke depan dapat berkembang menjadi ajang nasional, yang melibatkan lebih banyak pelaku seni dan budaya dari berbagai penjuru nusantara.
“Kita ingin Karnaval Budaya ini tidak hanya menjadi ajang lokal, tapi menjadi panggung nasional yang menghadirkan kekayaan budaya dari berbagai penjuru nusantara,” pungkasnya.
Karnaval Budaya Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, diikuti oleh 23 komunitas lintas etnis, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga perwakilan sektor perbankan.*/Andi Riskan
