PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas ekonomi warganya di tengah potensi gejolak inflasi. Langkah ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rapat yang berlangsung pada Senin pagi (21/4/2025) di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong itu, dihadiri oleh Plt. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Parigi Moutong, Syamsu Najamudin, beserta jajaran perangkat daerah terkait.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menekankan krusialnya peran TPID sebagai garda terdepan daerah dalam mengendalikan harga.
Ia mengingatkan bahwa inflasi yang terjaga rendah akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat kecil, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
“TPID memiliki peran penting sebagai garda depan daerah dalam pengendalian harga,” tegas Tito Karnavian.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan inflasi tahunan yang relatif terkendali di angka 1,03%.
Namun, Parigi Moutong perlu mewaspadai kenaikan inflasi bulanan yang cukup signifikan, mencapai 1,65%, yang didorong oleh lonjakan harga pada kelompok makanan, minuman, serta energi rumah tangga.
Keikutsertaan Pemda Parigi Moutong dalam rapat koordinasi ini menjadi sinyal kuat komitmen daerah untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakatnya.
Langkah-langkah konkret yang akan diambil TPID Parigi Moutong pasca rapat tersebut, diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk mengantisipasi dampak inflasi yang lebih lanjut.
Selain fokus pada pengendalian inflasi, rapat koordinasi itu juga diisi dengan sosialisasi mengenai penyelarasan program Sekolah Rakyat, yang disampaikan oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.
Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan strategi jangka panjang yang esensial dalam upaya mengatasi kemiskinan.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar pendidikan alternatif, tetapi fondasi pembangunan sosial. Masyarakat harus diberi akses ilmu agar mampu bangkit dan mandiri,” pungkasnya.*/Andi Riskan
