PALU, KONTEKS SULAWESI – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, mendorong hadirnya regulasi yang lebih tegas terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi II Dewan Perwakiran Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) ke Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Polibu dan dihadiri sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi, Gubernur Anwar mengungkapkan perlunya transformasi pengelolaan BUMD agar tidak menjadi beban anggaran, tetapi mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah.
“BUMD dan BLUD harus keluar dari jebakan politik balas budi. Sudah saatnya dikelola oleh profesional, bukan sekadar mengisi jabatan,” tegasnya.
Anwar juga menyampaikan pencapaian program prioritas daerah, seperti Berani Cerdas yang menggratiskan pendidikan menengah negeri dan Berani Sehat yang telah menjangkau 80 persen warga melalui program UHC. Ia menekankan bahwa capaian tersebut dibiayai dari efisiensi APBD, bukan penambahan beban fiskal.
Namun, tantangan masih besar. Ratusan desa di Sulteng belum tersambung listrik dan jaringan telekomunikasi. Pemerintah pun meluncurkan program Berani Menyala untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dasar.
Anwar juga memaparkan program di sektor pangan dan perikanan, termasuk rencana kebijakan satu harga bahan pokok guna mengatasi kesenjangan harga, yang dinilainya sudah terlalu ekstrem.
“Harga LPG bisa tembus Rp70.000 di beberapa daerah. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik dorongan tersebut. Ia menyatakan lebih dari 70 persen BUMD di Sulteng tergolong tidak sehat dan butuh pembenahan menyeluruh, termasuk kemungkinan penutupan jika tidak mampu bertransformasi.
“Kami sedang menyiapkan regulasi baru dalam bentuk Permendagri untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan BUMD. Harus ada keberanian untuk membubarkan yang gagal, dan memberi ruang bagi yang mau berubah,” jelas Rifky.
Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, para kepala daerah kabupaten/kota se-Sulteng, serta jajaran pejabat BUMD. Selain membahas regulasi, pertemuan juga menjadi ajang sinergi pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.
Sumber : Tim Media AH
