PALU, KONTEKS SULAWESI – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menyoroti melonjaknya harga gas LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah Sulteng yang dinilainya sudah melampaui batas kewajaran.
Dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025), Anwar menyampaikan bahwa harga LPG subsidi di beberapa daerah bisa mencapai Rp70.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang hanya sekitar Rp20.000.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kesenjangan harga sudah sangat ekstrem dan membebani masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terpencil,” tegas Anwar di hadapan anggota DPR RI lintas fraksi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat sesi pemaparan program kerja prioritas daerah, termasuk rencana kebijakan satu harga bahan pokok yang tengah dirancang pemerintah provinsi. Anwar menyebut bahwa disparitas harga LPG dan kebutuhan pokok lainnya menunjukkan lemahnya distribusi dan perlunya intervensi kebijakan yang lebih konkret.
Ia menambahkan, program “Satu Harga” akan menjadi salah satu langkah strategis untuk menciptakan keadilan ekonomi antar daerah.
“Kita ingin masyarakat di pegunungan dan kepulauan merasakan harga yang sama seperti yang ada di kota,” ujarnya.
Kondisi ini juga menjadi sorotan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang menyatakan perlunya sinergi pusat dan daerah dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah BUMD untuk distribusi logistik dan kebutuhan pokok.
Kenaikan harga LPG ini menjadi salah satu indikator perlunya reformasi dalam tata kelola distribusi barang bersubsidi. Gubernur Anwar berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat memberikan perhatian serius terhadap realitas di lapangan.
“Kalau dibiarkan, yang terjadi adalah jurang ketimpangan makin lebar. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keadilan sosial,” pungkas Anwar.
Kondisi ini juga menjadi sorotan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang menyatakan perlunya sinergi pusat dan daerah dalam memperkuat peran BUMD untuk distribusi logistik dan kebutuhan pokok.
“BUMD harus hadir sebagai penyedia solusi, bukan hanya pelengkap administratif. Ketika distribusi LPG gagal di pasar, seharusnya BUMD bisa turun tangan,” kata Rifky.
Laporan : Tommy Noho
