PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), mulai mempersiapkan pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) sebagai tindak lanjut program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Langkah awal dilakukan dengan menggelar pertemuan pra-persiapan lintas sektor di Aula Bappeda Parimo, Kamis (8/5/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda pendampingan resmi Pemprov Sulteng yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Mei mendatang.
“Kegiatan ini kita gelar agar semua dokumen perencanaan sanitasi siap saat pendampingan dimulai,” ujar Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) Bappeda Parimo, I Nyoman Sudiara, kepada wartawan di Parigi.
Pertemuan tersebut melibatkan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi dan sejumlah OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, serta Lingkungan Hidup. Semua pihak dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat arah pembangunan sanitasi di daerah.
Nyoman menjelaskan bahwa dokumen SSK sebelumnya telah berakhir masa berlakunya sejak 2023, sehingga perlu disusun ulang untuk periode 2024 dan seterusnya. Dokumen baru ini menjadi bentuk komitmen daerah dalam mendukung target nasional sanitasi berkelanjutan.
Ia juga meminta agar seluruh data sejak 2005 disertakan dalam penyusunan, guna memastikan cakupan minimal 50 persen wilayah terwakili dalam perencanaan.
“Pemutakhiran ini penting karena sebelumnya hanya mencakup lima kecamatan dan disusun oleh Dinas Kesehatan. Sekarang kita libatkan seluruh OPD teknis agar rencananya lebih menyeluruh,” tegasnya.
Selain penyusunan SSK, Bappeda Parimo juga sedang memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan lainnya, seperti Renja Perubahan 2025 yang ditarget rampung 16 Mei. Sementara tahapan teknisnya akan berlangsung pada 18–20 Mei 2025.
Sebelum penyusunan dimulai, masing-masing bidang di Bappeda akan berkoordinasi dengan mitra kerja. Untuk bidang PIPW sendiri, terdapat enam OPD utama sebagai mitra, yakni Dinas PU, Perhubungan, Kominfo, DLH, BPBD, dan Dinas Perumahan.
“Jika tahapan ini selesai, kami lanjutkan dengan desk review bersama OPD. Proses penganggaran tetap mengacu pada dokumen RPD dan RKPD perubahan yang sedang kami rampungkan,” tutup Nyoman.
Laporan : Tommy Noho
