PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Harapan akan dimulainya tahapan awal Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, harus tertunda. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) memutuskan untuk menjadwalkan ulang Kick Off Meeting PPSP yang semula dijadwalkan pada 19 Mei 2025.
“Jadwal kegiatan sebenarnya 19 Mei 2025, tapi karena masih ada kendala sedikit jadi Bappelitbangda menyesuaikan jadwal dengan Dinas Perumahan Parigi Moutong,” ujar I Nyoman Sudiara, Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parigi Moutong, Senin (19/5/2025).
Penundaan ini disebut sebagai langkah strategis untuk memastikan sinergi antarlembaga dalam menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), dokumen kunci yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi dari pemerintah pusat.
Dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, hanya dua daerah yang mendapat pendampingan penyusunan dokumen SSK tahun ini, yakni Parigi Moutong dan Banggai. Sebuah capaian yang tak lepas dari evaluasi ulang dokumen oleh Bappelitbangda bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP).
“Tahun ini, kita sangat bersyukur Kabupaten Parigi Moutong bisa dapat pendampingan SSK ini,” ujar I Nyoman.
Namun, tantangan belum usai. Saat ini, pemutakhiran data baru mencakup lima kecamatan yang distudi tera oleh Dinas Kesehatan. Masih ada sebagian besar wilayah yang belum terpetakan secara komprehensif.
Lebih jauh, I Nyoman menekankan bahwa penyusunan dokumen SSK tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Selain Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan, juga dilibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Tahun ini, anggaran Tim Pokja PKP terkena rasionalisasi. Makanya, kalau ada rapat kecil, kami selipkan di kegiatan lain agar proses tetap berjalan,” jelasnya.
Dengan penjadwalan ulang ini, harapannya adalah seluruh perangkat daerah dapat lebih siap, baik dari sisi teknis maupun anggaran, dalam menyusun dokumen SSK secara maksimal. Karena dokumen ini bukan hanya tentang sanitasi, melainkan tentang masa depan kualitas hidup masyarakat Parigi Moutong.
“PPSP ini bukan sekadar program, tapi peluang untuk mempercepat pemerataan sanitasi layak di Parigi Moutong,” pungkas I Nyoman.
Laporan: Tommy Noho
