Tunda Fasilitas Mewah, Warga Desak Bupati Parimo Penuhi Janji Kampanye

oleh -1345 Dilihat
oleh
Hartono Taharudin, Pendiri Rumah Hukum Tadulako, Kabupaten Parigi Moutong. Foto: IST

PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Suasana politik pasca Pilkada di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mulai berangsur tenang. Namun di balik ketenangan itu, muncul gelombang harapan baru dari masyarakat agar bupati terpilih Erwin-Sahid yang dilantik di Lapangan Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Senin 2 Juni 2025 untuk segera menepati janji-janji kampanye, bukan malah sibuk dengan urusan fasilitas pribadi seperti pembelian mobil dinas baru.

“Masyarakat sudah muak dengan pejabat yang sibuk memperbarui fasilitas pribadi saat baru menjabat. Lebih baik dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan rakyat,” tegas Hartono Taharudin, Pendiri Rumah Hukum Tadulako, dalam keterangan resminya pada Kamis (02/06/2025).

Menurut Hartono, langkah prioritas pasca dilantik seharusnya bukan berfokus pada kenyamanan pribadi, melainkan pada program-program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Isu-isu seperti pembangunan infrastruktur desa, peningkatan layanan kesehatan, dan kesejahteraan petani masih menjadi pekerjaan rumah besar yang menanti perhatian serius.

Ia menambahkan, mobil dinas yang lama masih layak pakai dan belum mendesak untuk diganti. Dalam kondisi fiskal yang belum pulih sepenuhnya, Hartono menilai wajar jika masyarakat menginginkan agar anggaran belanja daerah diarahkan pada hal yang lebih berdampak langsung kepada publik.

“Kami berharap bupati bisa lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Mobil dinas yang lama masih layak pakai. Prioritaskan dulu pembangunan yang lebih mendesak, jangan dulu berpikir untuk membeli mobil baru,” ujarnya.

Sejumlah warga juga menyuarakan kekhawatiran yang sama, khawatir gaya kepemimpinan yang terlalu elitis akan mengikis kepercayaan yang baru saja dibangun lewat suara rakyat. Mereka berharap bupati menunjukkan komitmen nyata dengan menunda pengadaan mobil dinas dan memfokuskan APBD pada program-program prioritas.

Langkah ini, menurut Hartono, bukan hanya soal efisiensi, tapi juga simbol kepedulian terhadap rakyat yang selama ini menanti perubahan. “Menjalankan amanah rakyat bukan soal gaya, tapi soal kepekaan. Jika janji kampanye tak segera ditepati, maka harapan itu bisa berubah jadi kekecewaan,” pungkasnya.

Laporan: Tommy Noho

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *