PALU, KONTEKS SULAWESI — Aktivitas pertambangan rakyat dinilai bukan sekadar soal legalitas, tetapi soal dapur yang tetap mengepul. Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah menyebut sektor ini terbukti membantu menekan kemiskinan dan pengangguran, bahkan menjaga anak-anak dari ancaman putus sekolah di tengah sulitnya lapangan kerja.
Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah menilai kehadiran aktivitas pertambangan rakyat telah menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat kecil di tengah tekanan hidup yang kian berat.
Ketua DPN Sulteng, Andri Gultom, mengatakan realitas di lapangan menunjukkan sektor tersebut memberi manfaat langsung bagi masyarakat bawah. Penghasilan dari tambang rakyat, kata dia, mampu menghidupi keluarga, memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga membiayai pendidikan anak.
“Banyak anak-anak dari keluarga sederhana hari ini bisa kuliah karena orang tuanya memiliki penghasilan dari aktivitas pertambangan rakyat. Ini fakta sosial yang tidak bisa kita tutup mata,” ujar Andri.
Menurutnya, ketika kesempatan kerja formal semakin sempit dan kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada meningkatnya pengangguran, kemiskinan, serta anak putus sekolah, masyarakat kecil terpaksa mencari cara bertahan hidup.
Dalam situasi itu, lanjut Andri, pertambangan rakyat menjadi ruang ekonomi alternatif bagi mereka yang tidak memiliki akses pada pekerjaan tetap.
“Negara harus hadir memberi solusi, bukan hanya melihat dari sisi aturan, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Karena bagi rakyat kecil, ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi tentang keberlangsungan hidup,” tegasnya.
DPN Sulteng sendiri mencatat memiliki sekitar 400 ribu anggota, yang terdiri dari tukang bangunan, buruh, kuli, serta pekerja informal lain, kelompok yang disebut paling rentan terdampak ketika lapangan kerja terbatas.
Meski aktivitas tambang rakyat kerap dilabeli ilegal, DPN meminta semua pihak melihat persoalan tersebut secara lebih arif dan manusiawi. Di balik aktivitas itu, kata Andri, ada ribuan kepala keluarga yang menggantungkan penghasilan, ada anak-anak yang tetap bersekolah, serta keluarga yang bertahan dari tekanan ekonomi.
DPN pun berharap pemerintah menyiapkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil, melalui penataan dan legalisasi yang memberi perlindungan hukum sekaligus menjaga roda ekonomi rakyat tetap berjalan.
“Kami bersyukur, hari ini pemerintah dan aparat berpihak pada rakyat kecil. Soal ilegal menjadi legal itu adalah ruang yang penting untuk disiapkan semua pihak. Jika ditertibkan, maka perlu disiapkan solusi lapangan kerjanya,” tutup Andri.
Laporan: Tommy Noho
