PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Setelah lebih dari 15 tahun menghadapi keterbatasan akses jalan, warga Dusun Toriapes, Desa Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), akhirnya mendapat angin segar. Pemerintah daerah menargetkan pembukaan akses jalan menuju wilayah tersebut pada 2027, sebagai salah satu prioritas pembangunan konektivitas kawasan perkebunan dan kantong produksi.
Selama belasan tahun, jembatan yang telah dibangun di kawasan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal lantaran tidak didukung akses jalan yang memadai. Akibatnya, masyarakat justru lebih sering melintas melalui bagian bawah jembatan sebagai jalur alternatif menuju Dusun Lemo maupun Dusun Lumbung Sari di wilayah Desa Kasimbar.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Parigi Moutong, Moh. Aflianto Hamzah, S.T., M.M., mengungkapkan bahwa persoalan tersebut kembali menjadi perhatian pemerintah daerah setelah warga menyampaikan keluhan langsung kepada Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, saat kunjungan panen raya.
Menurut Aflianto, pembangunan jembatan yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya sebenarnya direncanakan untuk membuka keterhubungan antarwilayah. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan pembangunan jalan penghubung belum dapat dilanjutkan.
“Memang sebelumnya sudah ada pembangunan jembatan, tetapi persoalannya akses jalan hanya sampai di jembatan itu. Rencana pembangunan lanjutan menuju Dusun Lemo sebenarnya sudah ada, namun tertunda karena keterbatasan anggaran,” ujar Aflianto saat ditemui media ini, Rabu (14/10/2026).
Ia menjelaskan, Bupati Erwin Burase telah memberikan arahan agar persoalan akses jalan Toriapes segera ditindaklanjuti, terlebih setelah kondisi jembatan tersebut menjadi sorotan masyarakat dan pemberitaan media.
Menindaklanjuti arahan itu, tim teknis Dinas PUPR telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan dan pengukuran panjang ruas jalan yang perlu dibangun.
Hasil pengukuran tersebut akan menjadi dasar penentuan kebutuhan anggaran sekaligus mempertimbangkan apakah pekerjaan dapat dilaksanakan secara menyeluruh atau harus dilakukan bertahap.
“Kami sudah turun ke lapangan untuk mengukur panjang jalan yang harus dikerjakan. Dari hasil itu akan dilihat apakah pembangunannya bisa dilaksanakan sekaligus atau secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran,” jelasnya.
Aflianto menyebutkan, salah satu peluang pembiayaan yang tengah dijajaki pemerintah daerah berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang dialokasikan pemerintah pusat bagi daerah penghasil kelapa sawit.
Menurutnya, kawasan Toriapes memiliki potensi untuk diusulkan melalui skema tersebut karena terdapat aktivitas perkebunan sawit di wilayah sekitarnya.
Ia mencontohkan, pemanfaatan DBH Sawit sebelumnya telah mendukung pekerjaan infrastruktur jalan di wilayah Sausu Pakareme yang kini telah diselesaikan.
“Kalau tahun depan kembali mendapatkan alokasi DBH Sawit, ada peluang kita fokuskan ke Toriapes. Apalagi Pak Bupati sudah meminta agar lokasi tersebut menjadi salah satu prioritas,” ungkapnya.
Meski demikian, Aflianto menegaskan bahwa realisasi pembangunan masih bergantung pada kepastian besaran alokasi anggaran dari pemerintah pusat serta ketentuan teknis penggunaan DBH Sawit.
Pihaknya juga telah menugaskan Bidang Bina Marga untuk berkoordinasi dan memastikan apakah dana tersebut dapat digunakan untuk pembukaan jalan baru atau hanya diperuntukkan bagi peningkatan jalan yang telah memiliki badan jalan.
Hal itu dinilai penting karena kebutuhan mendesak masyarakat Toriapes saat ini bukan semata pengaspalan, melainkan tersedianya akses jalan yang dapat dilalui dan menghubungkan permukiman dengan wilayah sekitarnya.
“Kalau memang diperbolehkan untuk pembangunan atau pembukaan jalan, tentu kita upayakan agar aksesnya bisa tersambung terlebih dahulu. Tetapi kalau ketentuannya harus peningkatan jalan sampai pengaspalan, kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran,” terangnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah diperkirakan memperoleh kepastian mengenai besaran alokasi DBH Sawit menjelang akhir 2026. Kepastian tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2027.
Selain Toriapes, sejumlah kawasan perkebunan sawit di Kabupaten Parigi Moutong, termasuk wilayah Lambunu, juga berpotensi menjadi sasaran pembangunan melalui sumber pendanaan yang sama.
Namun, Aflianto menegaskan bahwa Toriapes telah mendapat perhatian khusus dari Bupati Erwin Burase mengingat kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang selama ini belum terselesaikan.
Pemerintah daerah berharap pembukaan jalan tersebut nantinya tidak hanya mengoptimalkan fungsi jembatan yang telah lama terbengkalai, tetapi juga memperlancar mobilitas warga, distribusi hasil perkebunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.
Kendati belum dapat memastikan seluruh ruas jalan akan langsung dibangun dan diaspal pada 2027, Aflianto menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan pembukaan akses Toriapes melalui skema pendanaan yang memungkinkan.
“Kalau anggarannya tidak mencukupi, berarti kita kerjakan secara bertahap. Kalau bisa dibuka dulu meskipun belum diaspal, tetap kita usahakan. Yang jelas, keinginan Pak Bupati, Toriapes menjadi salah satu lokasi prioritas pembangunan,” pungkasnya.
Laporan: Tommy Noho
