PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Pemerintah daerah diminta memperketat pemantauan pasokan dan harga pangan agar lonjakan harga tidak semakin membebani daya beli masyarakat.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan sosialisasi penetapan Upah Minimum Tahun 2027, perlindungan sosial, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan tiga juta rumah, Senin (16/11/2026).
Rapat berlangsung secara virtual dan dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Pemerintah Kabupaten Parimo mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Rapat Bupati bersama organisasi perangkat daerah terkait, Kodim 1306 Kota Palu, dan Polres Parigi Moutong.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa pengendalian inflasi berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga barang dan jasa yang tidak diimbangi peningkatan pendapatan berpotensi menekan kesejahteraan rumah tangga.
Karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan harga. Konsumen harus tetap mampu membeli kebutuhan pokok, sementara petani, nelayan, dan pelaku usaha juga memperoleh keuntungan yang layak dari kegiatan ekonominya.
Tito juga menyoroti penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Menurutnya, kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan pengusaha agar perlindungan tenaga kerja tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan pola inflasi pada November berdasarkan catatan empat tahun terakhir. Pada periode tersebut, tekanan inflasi cenderung dipengaruhi kelompok pangan bergejolak.
Ia menjelaskan, inflasi Oktober 2026 antara lain dipicu kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti cabai merah, cabai rawit, tomat, sawi hijau, serta tarif angkutan udara. Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi pergerakan harga menjelang November dan Desember.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi aktif memeriksa kondisi pasar. Pemantauan langsung diperlukan untuk mengetahui perkembangan harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan menemukan penyebab kenaikan harga komoditas.
Ia juga mendorong keterlibatan TNI melalui Kodim bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat pengawasan dan langkah pengendalian di lapangan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Parimo, hasil koordinasi tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Pengawasan harga dan pasokan pangan perlu berjalan seiring dengan pelaksanaan kebijakan upah minimum, perlindungan sosial, serta dukungan terhadap program pembangunan perumahan.
“Pemerintah daerah harus lebih aktif memantau harga dan ketersediaan bahan pokok secara langsung serta segera mengambil langkah ketika ditemukan kenaikan harga komoditas agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
Sumber: Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong.









