Pemerintah Parimo Perkuat Pengendalian Inflasi dan Perluas Digitalisasi Transaksi Daerah

oleh -82 Dilihat
oleh
Wakil Bupati Parigi Moutong H. Abdul Sahid, S.Pd., M.Pd., memimpin High Level Meeting TPID dan TP2DD bersama Bank Indonesia dan jajaran OPD di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Senin (16/11/2026). Pertemuan membahas pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi daerah. Foto: Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong.
Wakil Bupati Parigi Moutong H. Abdul Sahid, S.Pd., M.Pd., memimpin High Level Meeting TPID dan TP2DD bersama Bank Indonesia dan jajaran OPD di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Senin (16/11/2026). Pertemuan membahas pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi daerah. Foto: Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong.

PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mendorong penguatan pengendalian harga kebutuhan pokok sekaligus memperluas transaksi digital hingga ke wilayah yang belum terjangkau jaringan internet. Dua agenda tersebut dibahas bersama Bank Indonesia dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Senin (16/11/2026), dipimpin Wakil Bupati H. Abdul Sahid, S.Pd., M.Pd. Hadir pula Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhamad Irfan Sukarna, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam arahannya, Abdul Sahid menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Menurutnya, upaya tersebut tidak bisa dibebankan kepada satu instansi, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh pihak.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah melakukan evaluasi perkembangan inflasi, mengidentifikasi potensi gangguan pasokan, serta membahas langkah menjaga ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi kepada masyarakat.

Baca Juga:  Wagub Ma'mun Amir Dikabarkan Bakal Jalani Pengobatan di Jakarta

“Kita harus memastikan bahwa komoditas kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang cukup, dengan harga yang terjangkau, serta dapat didistribusikan secara merata hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong,” tegas Abdul Sahid.

Selain stabilitas harga, Wakil Bupati menyoroti percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Elektronifikasi transaksi, baik pada penerimaan maupun belanja, dinilai penting untuk membangun tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan penerapan transaksi digital. Langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah, memperkuat pengelolaan keuangan, serta mengurangi risiko kebocoran dalam transaksi pemerintahan.

Dalam pemaparannya, Muhamad Irfan Sukarna menyoroti posisi Parigi Moutong sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pangan dan perikanan. Potensi produksi beras, cabai, bawang, hortikultura, hingga hasil laut dinilai dapat berkontribusi terhadap pasokan pangan di tingkat regional.

Namun, tingginya distribusi komoditas ke luar daerah perlu diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Jika pasokan lokal tidak terjaga, aktivitas perdagangan antardaerah berpotensi ikut memengaruhi harga di wilayah produsen.

Baca Juga:  Konflik Lahan Donggala Memanas, Longki Djanggola Turun Tangan

Cabai dan ikan menjadi dua komoditas yang mendapat perhatian dalam pembahasan tersebut. Karena itu, pengaturan distribusi dan pemantauan ketersediaan barang perlu diperkuat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa menghambat perdagangan.

Persoalan keterbatasan jaringan internet juga mengemuka dalam sesi diskusi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Parigi Moutong, Idhamsya, menanyakan peluang dukungan Bank Indonesia untuk penyediaan fasilitas internet berbasis satelit Starlink bagi desa-desa yang masih mengalami wilayah tanpa sinyal atau blank spot.

Menanggapi usulan itu, Irfan menjelaskan bahwa Bank Indonesia memiliki peluang memberikan dukungan fasilitas Starlink beserta biaya langganan selama satu tahun. Namun, bantuan tersebut diarahkan pada lokasi yang berkaitan langsung dengan pengembangan digitalisasi ekonomi dan transaksi nontunai.

Dukungan itu berpotensi dimanfaatkan untuk memperkuat digitalisasi pasar, transaksi pelaku UMKM, pembayaran retribusi, hingga penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kawasan wisata.

Irfan mencontohkan, kawasan wisata yang belum memiliki akses internet memadai dapat diusulkan sebagai lokasi prioritas. Ketersediaan jaringan diharapkan memungkinkan pembayaran tiket masuk dan transaksi ekonomi lainnya dilakukan secara digital.

Baca Juga:  Gubernur Sulteng: Program Makan Bergizi Gratis Bukan Sekadar Gizi, Tapi Keberkahan

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dukungan Bank Indonesia memiliki keterbatasan anggaran karena harus menjangkau 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Penentuan penerima bantuan karena itu perlu mempertimbangkan skala prioritas dan dampak langsung terhadap digitalisasi ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dipersilakan mengajukan proposal resmi. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama untuk menentukan lokasi dan kebutuhan yang sesuai dengan prioritas serta kewenangan Bank Indonesia.

Pertemuan ini diharapkan menjadi penguat kolaborasi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan. Pengendalian inflasi perlu berjalan beriringan dengan perluasan akses digital agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, pedagang pasar, dan pengelola kawasan wisata.

Abdul Sahid menegaskan, ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau dan distribusi yang merata harus menjadi perhatian bersama agar stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat tetap terjaga, pungkasnya.

Sumber: Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong.