TOUNA, KONTEKS SULAWESI – Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura meminta produk hukum yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk mengawal pembangunan di daerah. Baik itu produk hukum yang atributif dan bersifat delegasi.
Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Farid R Yotolemba saat mewakili Gubernur Rusdy Mastura membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah Bidang Hukum Provinsi Sulawesi Tengah, yang dipusatkan di Kabupaten Tojo Una-Una, Selasa (23/4/2024).
“Saya mengimbau Kepala Biro Hukum Provinsi, Kabag Hukum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah, agar memastikan seluruh produk hukum yang dihasilakan dapat bermanfaat untuk mengawal pembangunan di daerah,” jelas Gubernur Rusdy.
Ia juga berpesan, agar Kabag Hukum dapat memberikan masukan hukum terhadap pelakasanaan tugas-tugas OPD yang dapat berisiko hukum.
Di sisi lain, ia juga meminta agar setiap OPD Teknis dapat di isi analisis hukum.
“Tujuannya agar pejabat ASN dan OPD tidak ada bermasalah hukum dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya.**
