PALU, KONTEKS SULAWESI – Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) harus bisa memenuhi dua syarat, yaitu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih dari 90 persen dari total keseluruhan penduduk, serta tingkat keaktifan peserta di seluruh kabupaten/kota minimal 80 persen.
Demi mencapai syarat tersebut, Gubernur Sulteng Anwar Hafid bersama perwakilan tiga Kabupaten di wilayah itu, yang diterangai persentasi cakupan peserta aktif JKN kurang dari 80 persen, menggelar rapat khusus untuk menyanggupi target UHC (Universal Health Coverage/Perlindungan Kesehatan Semesta) Prioritas, berlangsung di ruang Polibu Kantor Gubernur setempat, Kamis (13/3/2025).
“Ketiga kabupaten dengan persentasi cakupan peserta aktif JKN kurang dari 80 persen itu diantaranya, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. Walaupun begitu, mereka sudah berkomitmen untuk mengejar selisih kebutuhan peserta aktif JKN hingga 25 Maret 2025,” ungkap Anwar Hafid.
Ia mengatakan bahwa target UHC Prioritas ini dilakukan, agar terjalin konektifitas antara program BPJS Kesehatan dan BERANI Sehat. Sebab, UHC Prioritas sebagai pintu masuk terwujudnya program BERANI Sehat.
“Jika ini terlaksana, bisa dipastikan masyarakat tidak lagi terkendala dalam mengakses layanan kesehatan berkualitas. Cukup membawa KTP sebagai identitas utama, masyarakat Sulteng, langsung dilayani berobat dengan mudah dan gratis,” ujarnya.
Anwar juga menegaskan, bahwa kesehatan adalah hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi pemimpin guna mengurangi beban hidup masyarakat, hal tersebut seirama dengan program BERANI Sehat yang dicanangkannya.
“Jadi ini bukan sekedar program populis, tapi kesehatan itu hak dasar rakyat. Jika tidak kita tangani, maka tentu menjadi dosa bagi pemimpin,” imbuhnya.
Ia menuturkan, jalannya gagasan program itu tentunya perlu kolaborasi dan sinergi antara Gubernur dan para Bupati di seluruh wilayah Sulteng.
“Kesuksesan program BERANI Sehat sangat bergantung pada komitmen bersama, antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh kepala daerah untuk bahu-membahu dalam mengimplementasikan kebijakan ini demi kesejahteraan masyarakat,” pinta Gubernur.
Sementara dikesempatan yang sama, Pj Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo yang turut hadir dalam rapat tersebut juga mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen untuk mengejar target UHC Prioritas.
“Kami akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, para kepala Rumah Sakit, hingga pihak BPJS Kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong. Tujuannya, untuk membahas langkah yang akan diambil sesuai dengan persoalan tersebut. Ini bentuk komitmen kami, guna meningkatkan cakupan peserta aktif JKN, yang saat ini kurang dari 80 peresen ke presentase yang ditargetkan oleh UHC Prioritas,” pungkasnya.*/Andi Riskan
