PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Kebutuhan infrastruktur masih menjadi sorotan, namun dalam kegiatan reses Anggota DPRD Parigi Moutong, Adnyana Wirawan, warga di Daerah Pemilihan (Dapil) III juga menyoroti pentingnya pelestarian budaya lokal dan penguatan sektor pertanian, Kamis (24/04/2025).
Dalam temu konstituen yang digelar di wilayah Kotaraya dan sekitarnya, aspirasi terkait pembangunan tempat ibadah, penyediaan sarana kesenian, hingga penguatan sarana pertanian menjadi isu dominan yang disuarakan masyarakat.
“Selain infrastruktur, warga juga meminta perhatian pemerintah terhadap pelestarian seni dan budaya tradisional yang mulai tergeser oleh arus modernisasi,” ujar Adnyana.
Menurutnya, permintaan ini mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap identitas budaya lokal. Salah satu aspirasi yang mencuat adalah penyediaan fasilitas kesenian untuk mendukung pelatihan dan pertunjukan budaya di tingkat desa.
Di sisi lain, sektor pertanian juga menjadi sorotan utama, terutama dari warga Desa Kotaraya Timur, Ogotion, dan Kotaraya Tenggara yang selama ini dikenal sebagai sentra produksi padi.
Mereka mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung seperti alat semprot dan ketersediaan bibit unggul.
“Kami butuh bantuan alat dan bibit untuk meningkatkan hasil panen. Daerah kami ini lumbung padi, tapi dukungan masih kurang,” ungkap seorang petani setempat.
Aspirasi lain yang cukup unik datang dari tokoh masyarakat Wayan Sumitra, yang mengusulkan pengadaan tenda kolong untuk mendukung aktivitas sosial masyarakat, seperti hajatan dan kegiatan adat.
Menanggapi semua aspirasi tersebut, Adnyana menegaskan komitmennya untuk menjadikan seluruh masukan warga sebagai bagian dari pokok pikiran DPRD (Pokir) yang akan diperjuangkan dalam sidang paripurna bersama pemerintah daerah.
“Semua aspirasi yang kami terima dalam reses ini akan dikaji dan disampaikan sebagai bagian dari agenda legislasi. Pokir harus lahir dari suara rakyat, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Adnyana menambahkan, kegiatan reses merupakan sarana penting untuk membangun komunikasi yang sehat antara DPRD dan masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan daerah berbasis kebutuhan riil.
“Kita berharap sinergi antara rakyat dan wakil rakyat bisa menghasilkan kebijakan yang adil, inklusif, dan berpihak pada potensi lokal,” pungkasnya.*/Andi Riskan
