PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) meluruskan rekaman yang sempat viral di masyarakat, yang menyebutkan bahwa Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya akan diterima melalui 17 perwakilan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran, dengan tegas membantah kabar tersebut. Ia menegaskan, Pemkab sedang menyiapkan mekanisme penyerahan SK agar sesuai dengan kondisi lapangan dan jumlah peserta.
“Harapan teman-teman PPPK, apakah mau hadir semua? Karena itu juga yang dipertanyakan dan diharapkan Pak Bupati,” ujar Zulfinasran.
Berdasarkan data resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parimo per 13 Agustus 2025, tercatat 3.529 peserta dinyatakan lulus seleksi PPPK terdiri dari Teknis 2.173 orang, Tenaga Kesehatan 543 orang, dan Guru 811 orang. Dari jumlah tersebut, 3.527 sudah diproses untuk pengajuan usulan, sementara sisanya masih tahap administrasi.
Zulfinasran menjelaskan, isu penyerahan SK hanya untuk 17 orang kemungkinan muncul karena pertimbangan teknis, khususnya keterbatasan kapasitas halaman Kantor Bupati.
“Itu rekaman tidak seperti yang beredar. Tidak mungkin Pak Bupati menyerahkan satu per satu kepada 3.500-an orang. Jelas tetap ada perwakilan secara simbolis. Itu yang sementara dibahas,” tegasnya.
Ia menambahkan, Bupati Parimo, Erwin Burase, memiliki semangat yang sama dengan para penerima SK, yakni ingin seluruh PPPK hadir pada momen bersejarah tersebut, meskipun tetap memperhatikan kondisi lapangan. Penyerahan SK PPPK dijadwalkan berlangsung secara simbolis pada upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025.
Sekda memastikan Pemkab Parimo ingin penyerahan SK berjalan inklusif, efisien, dan aman, seiring pengaturan teknis yang kini sedang dimatangkan bersama protokoler menjelang upacara.
“Sebenarnya bisa dilaksanakan besok, tetapi masih dikoordinasikan dengan Protokoler, terkait apa saja agenda upacara besok, apakah padat atau tidak,” pungkasnya.
Laporan: Tommy Noho
