PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menegaskan pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten. Dalam Rapat Kerja Pemprov Sulteng bersama Pemkab Parigi Moutong (Parimo) di Auditorium Parimo, Kamis (26/2/2026), ia mengungkapkan masih terdapat 39.387 warga miskin di Parigi Moutong yang membutuhkan intervensi nyata dan berbasis data.
Didampingi Wakil Gubernur Reny Lamadjido, Anwar menyebut secara keseluruhan angka kemiskinan Sulawesi Tengah dalam setahun terakhir memang turun sekitar 0,54 persen atau sekitar 13 ribu jiwa. Namun, penurunan itu dinilai belum signifikan karena masih ada kurang lebih 330 ribu warga berada di bawah garis kemiskinan.
Ia mengingatkan luasnya wilayah Sulteng, sekitar 2.000 desa dan 157 kecamatan, membuat anggaran belum sepenuhnya menyentuh seluruh persoalan mendasar masyarakat. Karena itu, dibutuhkan strategi kolaborasi antara provinsi dan kabupaten agar program benar-benar fokus pada akar masalah.
“Kita hadir sebagai pemerintah untuk mengangkat saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini tidak mungkin dilakukan sendiri oleh bupati, gubernur, atau presiden. Harus kita kerjakan bersama,” tegas Anwar.
Gubernur mengakui, selama ini masih ada penggunaan anggaran yang belum tepat sasaran karena perencanaan belum sepenuhnya berbasis data yang terintegrasi. Ia mendorong seluruh daerah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pijakan bersama, namun tetap dilakukan verifikasi faktual (verval).
Berdasarkan DTSEN, warga Parigi Moutong yang masuk kategori membutuhkan tersebar dalam beberapa desil: Desil 1 sekitar 21 ribu jiwa, Desil 2 sekitar 18 ribu jiwa, Desil 3 sekitar 18 ribu jiwa, Desil 4 sekitar 17 ribu jiwa dan Desil 5 sekitar 17 ribu jiwa.
Namun Anwar menegaskan, data tersebut belum tentu seluruhnya akurat. Ada kemungkinan warga mampu tercatat sebagai miskin, dan sebaliknya warga yang benar-benar miskin justru belum masuk dalam data.
Karena itu, ia meminta pemerintah desa dan kecamatan aktif melakukan verifikasi ulang agar intervensi benar-benar tepat sasaran.
“Kalau kita tidak mulai dari data yang benar, uang kita hanya akan tampias dan tidak menyentuh yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Gubernur juga memaparkan faktor dominan penyebab kemiskinan di Parigi Moutong. Berdasarkan data awal, sekitar 21 ribu warga masuk kategori miskin karena kondisi rumah tidak layak huni. Selain itu, sekitar 4 ribu warga belum memiliki akses listrik.
Dari sisi pekerjaan, terdapat ribuan nelayan dan sekitar 3.480 petani yang masih tercatat dalam kategori miskin. Padahal menurutnya, Parigi Moutong dikenal sebagai daerah agraris dengan lahan dan sumber daya yang cukup.
Ia memperkirakan, banyak warga masuk kategori miskin karena faktor kondisi rumah saat survey, seperti atap, lantai, dan dinding tidak layak, bukan semata-mata karena tidak memiliki penghasilan. Secara umum, kategori miskin tercatat memiliki penghasilan rata-rata Rp500–600 ribu per bulan.
Anwar menilai sektor perumahan menjadi kunci penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan melihat intervensi perbaikan rumah memiliki dampak besar terhadap perubahan status kesejahteraan warga.
Menurutnya, daerah kaya sumber daya seperti Sulawesi Tengah tidak seharusnya memiliki angka kemiskinan tinggi jika perencanaan dilakukan secara presisi.
“Daerah kita ini kaya. Tapi kalau tidak tepat sasaran, hasilnya tidak maksimal. Kita harus mulai dari data, verifikasi dengan jujur, lalu intervensi yang benar-benar menyentuh akar persoalan,” pungkasnya.
Laporan: Tommy Noho
