PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Sebanyak 160 dari 197 kegiatan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dinilai belum efektif berdasarkan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Temuan tersebut menyoroti persoalan perencanaan dan penggunaan anggaran, terutama masih besarnya kebutuhan operasional organisasi perangkat daerah (OPD) di tengah tuntutan agar belanja lebih banyak menyentuh masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Irwan, mengakui komposisi belanja program masih menjadi pekerjaan yang perlu dibenahi. Ia menjelaskan, sejumlah OPD tetap mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan operasional saat menjalankan program, meskipun belanja yang berorientasi langsung kepada penerima manfaat seharusnya mendapat porsi lebih besar.
Irwan mencontohkan program penanganan stunting. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak hanya membutuhkan bantuan bagi masyarakat, tetapi juga biaya pendukung seperti transportasi, pendataan, koordinasi, dan pertemuan.
Menurutnya, kebutuhan operasional itu menjadi alasan OPD ketika diminta mengarahkan anggaran lebih besar kepada sasaran program. Namun, ia mengakui bahwa belanja pendukung semestinya dibatasi agar tidak mengurangi porsi anggaran yang benar-benar diterima masyarakat.
“Saya sepakat, walaupun ada itu ke depannya kita memang porsikan yang sangat kecil, sehingga belanja yang langsung ke masyarakat itu porsinya jauh lebih besar daripada belanja operasional,” kata Irwan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/9/2026).
Ia menjelaskan, kategori belum efektif dalam evaluasi BPKP tidak otomatis berarti kegiatan tidak dilaksanakan. Sejumlah program tetap berjalan, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan pembiayaan pendukung yang harus diperhitungkan dalam struktur anggaran.
Irwan menilai persoalan utama terletak pada seberapa besar anggaran mampu menghasilkan manfaat sesuai tujuan program. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan tidak cukup diukur dari pelaksanaan maupun laporan administrasi, tetapi juga dari hasil yang dirasakan masyarakat.
Dalam proses perencanaan, Bappelitbangda telah menetapkan indikator untuk mengukur capaian program. Namun, ketika rencana tersebut diterjemahkan oleh OPD ke dalam kegiatan, muncul kebutuhan tambahan untuk membiayai operasional pelaksanaan.
Keterbatasan anggaran daerah turut memengaruhi kondisi tersebut. Irwan mengakui ruang fiskal yang terbatas membuat pemerintah harus lebih cermat menentukan prioritas dan memastikan setiap alokasi memiliki dampak yang terukur.
Sebagai tindak lanjut evaluasi BPKP, pemerintah daerah mulai mengubah pendekatan perencanaan untuk tahun anggaran 2027. Irwan menyebut data sasaran program kini lebih tersedia sehingga kebutuhan kegiatan dapat ditentukan lebih terarah, sementara anggaran operasional akan ditekan seminimal mungkin.
“Untuk di 2027 memang sekarang kami balik. Data-data ini sudah tersedia sekarang, kemudian sudah jelas yang akan kita laksanakan. Sehingga otomatis kami sudah tentukan memang dari Bappeda sekarang bahwa kegiatan ini yang harus dilaksanakan, operasionalnya memang kita seminimal mungkin,” ujarnya.
Meski demikian, Irwan belum membeberkan besaran anggaran operasional pada masing-masing OPD yang berkaitan dengan kegiatan yang dievaluasi. Ia mengatakan perlu memeriksa dokumen terlebih dahulu untuk mengetahui rincian alokasi pada setiap perangkat daerah.
Ia menyarankan agar rincian anggaran tersebut dikonfirmasi langsung kepada OPD terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Dengan begitu, besaran belanja operasional maupun anggaran yang langsung menyasar masyarakat dapat diketahui secara lebih jelas.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Agus Yulianto, telah menyampaikan hasil evaluasi program Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kepada Bupati bersama sejumlah OPD pada 27 Agustus 2026.
Evaluasi mencakup 197 kegiatan pada lima sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan stunting. Dari keseluruhan kegiatan tersebut, sekitar 160 dinilai belum efektif.
BPKP menyoroti sejumlah persoalan, antara lain kegiatan yang belum memiliki ukuran hasil secara jelas, indikator yang belum tepat untuk mengukur pencapaian, serta hubungan antara pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan yang belum terukur secara memadai.
Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parigi Moutong, Zulfinasran, saat dikonfirmasi pada 15 September 2026 mengaku belum membaca langsung dokumen hasil evaluasi BPKP. Karena itu, ia belum dapat memberikan penjelasan terperinci mengenai penyebab sekitar 160 kegiatan masuk kategori belum efektif.
Penjelasan Irwan memberikan gambaran mengenai salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, yakni kebutuhan operasional yang masih melekat pada pelaksanaan program. Namun, besaran belanja tersebut belum diuraikan secara terperinci.
Rencana menekan biaya operasional pada 2027 pun perlu dibuktikan melalui perubahan komposisi anggaran, indikator kinerja yang jelas, serta capaian program yang bisa diperiksa publik. Tanpa keterbukaan data tersebut, efektivitas perbaikan belanja pemerintah akan sulit diukur.
Irwan menegaskan hasil evaluasi BPKP harus menjadi dasar pembenahan perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. “Karena kita harus menindaklanjuti hasil dari evaluasi BPKP,” pungkasnya.
Laporan: Tommy Noho









