PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menyesuaikan arah pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2026 dengan memperluas target dan kelompok penerima manfaat. Perubahan tersebut dituangkan dalam revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar program pembangunan lebih sesuai dengan arahan kepala daerah dan kebutuhan masyarakat.
Plt. Sekretaris Bappelitbangda Parigi Moutong, Ikbal Karim, menjelaskan bahwa RKPD menjadi acuan utama bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun dan menjalankan program serta kegiatan pemerintahan.
Menurutnya, perubahan RKPD telah dilakukan pada Juni 2026. Penyesuaian itu mencakup sejumlah target yang diminta Bupati Parigi Moutong untuk ditingkatkan, baik dari sisi volume kegiatan maupun perluasan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat.
“Pada perubahan RKPD kemarin, ada beberapa target yang diminta Pak Bupati untuk ditambahkan, baik dari sisi volumenya maupun kelompok sasaran penerima,” jelas Ikbal, Senin (9/11/2026).
Selain memperbesar target, pemerintah daerah juga menyesuaikan sejumlah program yang dinilai belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Program-program tersebut memerlukan intervensi agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan.
Ikbal menegaskan, arah kebijakan pembangunan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan daerah. Termasuk program yang menjadi bagian dari janji politik Bupati, sepanjang telah diterjemahkan secara formal ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD.
Ia berharap dokumen RKPD tidak berhenti sebagai persyaratan administratif dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebaliknya, dokumen tersebut harus menjadi pedoman nyata bagi OPD dalam menentukan kegiatan dan menggunakan anggaran.
“Harapan kita, RKPD ini tidak sekadar menjadi dokumen pendukung atau pelengkap APBD, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan,” ungkapnya.
Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, lanjut Ikbal, menjadi faktor penting agar program pemerintah daerah tidak melenceng dari sasaran. Setiap perangkat daerah diharapkan menjalankan kegiatan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Bappelitbangda akan terus memantau perkembangan pelaksanaan program untuk memastikan kegiatan pembangunan berjalan sesuai dokumen perencanaan dan arah kebijakan kepala daerah.
“RKPD harus menjadi acuan bersama seluruh perangkat daerah agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Laporan: Tommy Noho
