PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Penyerapan belanja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) hingga Oktober 2026 baru mencapai sekitar 68 persen. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) kini diharapkan menjaga ritme pelaksanaan program dan mempercepat realisasi anggaran agar target pembangunan tahun ini dapat tercapai.
Plt. Sekretaris Bappelitbangda Parigi Moutong, Ikbal Karim, Senin (9/11/2026) mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi realisasi belanja pemerintah daerah melalui seluruh perangkat daerah. Berdasarkan data yang diketahuinya, capaian pada Oktober lalu berada di kisaran 68 persen dan diperkirakan telah meningkat hingga 70 persen lebih.
“Kalau dari serapan belanja pemerintah daerah melalui perangkat daerah, sampai dengan Oktober itu sudah kurang lebih 68 persen. Mungkin sekarang sudah berada di angka 70-an persen,” kata Ikbal.
Meski capaian serapan terus bergerak, pemerintah daerah masih harus menuntaskan sejumlah kewajiban dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Di antaranya memastikan penyampaian laporan realisasi penyerapan anggaran dan laporan kinerja pemerintah daerah sesuai ketentuan.
Ikbal menjelaskan, pelaporan tersebut tidak sebatas memenuhi kebutuhan administrasi keuangan. Dokumen realisasi anggaran dan kinerja juga menjadi bagian penting dalam pemenuhan persyaratan penyaluran transfer ke daerah.
Karena itu, setiap OPD diminta mencermati perkembangan realisasi belanja sekaligus memastikan seluruh laporan disampaikan tepat waktu. Keterlambatan pelaporan berpotensi menghambat pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam proses pengelolaan anggaran.
Selain mengejar capaian serapan, pelaksanaan program juga harus tetap mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Setiap kegiatan diharapkan berjalan sesuai jadwal, prioritas, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Ikbal mengingatkan, tingginya angka penyerapan anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pelaksanaan program. Penggunaan anggaran harus sejalan dengan hasil kegiatan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Penyerapan anggaran tidak hanya berorientasi pada besarnya realisasi belanja, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Bappelitbangda berharap seluruh perangkat daerah menjaga keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, dan pencapaian kinerja hingga akhir tahun anggaran 2026. Dengan demikian, anggaran yang telah dialokasikan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.
Laporan: Tommy Noho
