PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Komitmen membangun pemerintahan desa yang bersih tidak cukup berhenti pada slogan. Transparansi pengelolaan anggaran, pelayanan publik yang terbuka, dan keterlibatan warga menjadi ukuran penting dalam mencegah korupsi. Desa Kota Raya Selatan kini didorong menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Komitmen tersebut mengemuka saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Percontohan Antikorupsi di Kantor Desa Kota Raya Selatan, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan itu dihadiri Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, bersama Wakil Bupati, Inspektur Inspektorat, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tenaga ahli bupati, camat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), serta undangan lainnya.
Tim KPK dipimpin Ketua Tim Desa Percontohan Antikorupsi, Aris Dedy Arham, didampingi Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Desi Aryati Sulastri dan Aprizal Pramudya Perdana.
Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada KPK, khususnya Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, atas program pembentukan desa percontohan antikorupsi yang telah digagas sejak 2021 hingga 2023. Kota Raya Selatan menjadi salah satu desa terpilih di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Menurut Erwin, upaya pemberantasan korupsi harus dibangun melalui pencegahan yang terencana dan melibatkan masyarakat. Penegakan hukum saja tidak cukup apabila tata kelola pemerintahan masih membuka ruang bagi penyimpangan.
Ia mencontohkan penerapan sejumlah sistem pelayanan di Desa Kota Raya Selatan, termasuk penggunaan buku tamu elektronik dan mekanisme pelayanan yang lebih terbuka, sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan desa yang transparan.
Erwin berharap keberhasilan desa tersebut dapat menginspirasi 208 desa lainnya di Parigi Moutong untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat pencegahan korupsi.
“Silakan belajar ke sini, agar lebih banyak lagi desa yang masuk dalam daftar percontohan anti-korupsi di Indonesia,” ajaknya.
Ia juga mengingatkan bahwa desa merupakan garda terdepan pelayanan publik. Karena itu, setiap penyelenggara pemerintahan desa harus menjaga transparansi, akuntabilitas, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan.
Sementara itu, Ketua Tim Desa Percontohan Antikorupsi KPK, Aris Dedy Arham, menegaskan bahwa kunjungan timnya bukan semata-mata untuk melakukan pengawasan. KPK ingin mendorong pemerintah desa dan masyarakat bersama-sama memperbaiki kualitas pelayanan serta pengelolaan sumber daya.
Aris menjelaskan, tujuan pembinaan tersebut adalah memastikan sumber daya desa dimanfaatkan secara optimal dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Ia juga memaparkan tiga strategi utama pemberantasan korupsi yang dijalankan KPK, yakni pencegahan melalui penerapan sistem elektronik seperti e-pengadaan dan e-perizinan, pendidikan antikorupsi, serta penindakan terhadap pelaku korupsi.
Namun, menurut Aris, ketiga strategi tersebut membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat berjalan efektif. Pengawasan warga dinilai penting untuk mencegah munculnya praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Peran Bapak dan Ibu sangat penting. Pengawasan dari masyarakat adalah kunci agar praktik yang tidak sehat tidak berakar di lingkungan kita. Mari kita jaga bersama,” ajak Aris.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi terbuka dan tanya jawab yang melibatkan tim KPK, pemerintah daerah, perangkat desa, serta masyarakat Kota Raya Selatan. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan masukan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan terpercaya.
“Kita semua ini pelayan publik. Tujuan kami sederhana, bagaimana desa ini bisa lebih baik, sumber daya dikelola dengan maksimal, dan perekonomian masyarakat meningkat. Objek yang kami bangun adalah Bapak dan Ibu sekalian,” pungkasnya.
Sumber: Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong.
