PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Menjelang akhir tahun, pemerintah pusat kembali menekankan pentingnya langkah cepat kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pesan itu mengemuka dalam rapat koordinasi inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (16/10/2025), diikuti oleh Plt. Asisten II Pemkab Parigi Moutong (Parimo), Mohamad Aflianto, mewakili Bupati Parimo Erwin Burase, bersama jajaran OPD terkait.
Rakor inflasi yang rutin digelar setiap pekan ini menjadi wadah sinergi pusat dan daerah untuk mengantisipasi gejolak harga pangan. Selain evaluasi, rakor juga menyajikan data strategis yang dapat menjadi panduan daerah dalam mengendalikan inflasi.
“Kepala daerah perlu turun langsung memantau pasar, menyiapkan langkah konkret, serta memastikan pasokan bahan pokok tetap stabil,” ujar salah satu pemateri rakor.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan tiga isu utama dalam arahannya. Pertama, kepala daerah diminta bijak menyikapi situasi terkini dengan inovasi nyata. Kedua, percepatan penanganan kemiskinan. Dan ketiga, pengendalian inflasi yang saat ini masih menjadi tantangan nasional.
“Program pro-rakyat seperti pasar murah, bantuan sosial, hingga menunda kegiatan seremonial yang berpotensi pemborosan, perlu diutamakan,” tegas Tomsi Tohir.
Dalam data rakor, tercatat 93 kabupaten/kota masih mengalami kenaikan harga beras, sementara 16 daerah yang sebelumnya turun kini kembali melonjak. Karena itu, pemerintah daerah bersama Bulog didorong memperluas distribusi beras SPHP hingga pelosok desa melalui pasar rakyat, ritel modern, maupun pengecer.
Upaya pengendalian harga ini juga harus disertai pemantauan ketat oleh tim TPID di tiap daerah, agar kondisi stok dan harga dapat terdeteksi lebih cepat.
“Dengan kerja sama semua pihak, stabilitas harga pangan bisa dijaga, sehingga masyarakat tidak semakin terbebani,” pungkas Sekjen Kemendagri.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong
