PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Pembahasan anggaran 2027 Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mulai memasuki titik krusial. Di tengah tekanan efisiensi dan belum pastinya sejumlah sumber pendapatan dari pemerintah pusat, DPRD bersama pemerintah daerah dituntut memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Parigi Moutong bersama Pemerintah Daerah menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat DPRD, Kamis (13/8/2026).
Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting sebelum APBD 2027 ditetapkan. KUA-PPAS harus mampu menerjemahkan arah pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, sekaligus menyesuaikannya dengan kebijakan fiskal nasional yang saat ini menekankan efisiensi anggaran.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Irwan, mengatakan kebijakan efisiensi memberikan pengaruh besar terhadap penyusunan KUA-PPAS 2027. Karena itu, seluruh program dan kegiatan perangkat daerah harus kembali diselaraskan dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD 2027.
“Efisiensi ini memang sangat memengaruhi penyusunan KUA-PPAS 2027. Otomatis perlu kami melakukan penyelarasan terhadap program dan kegiatan Kabupaten Parigi Moutong yang mengacu pada RKPD 2027,” ujarnya.
Menurut Irwan, penyelarasan tidak hanya berhenti pada program daerah. Pemerintah juga harus memperhatikan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 agar kebijakan pembangunan daerah tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Persoalan lain yang membuat postur anggaran 2027 belum sepenuhnya final adalah masih adanya komponen pendapatan yang menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
Salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik. Nilai DAK hingga pembahasan berlangsung masih belum dapat dipastikan sehingga belum seluruhnya dapat dimasukkan secara final dalam proyeksi KUA-PPAS 2027.
“Pada saat proses menuju APBD, nanti akan kita rapatkan bersama berapa nilai yang akan dimasukkan,” jelas Irwan.
Belanja Pegawai Jangan Menggerus Pembangunan
Di tengah ruang fiskal yang terbatas, kebutuhan belanja pegawai juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah harus memastikan kebutuhan belanja pegawai, termasuk penganggaran PPPK Tahun 2027, tetap terpenuhi tanpa mengorbankan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kondisi tersebut membuat penyusunan APBD 2027 membutuhkan perhitungan yang lebih ketat. Setiap belanja harus memiliki alasan yang jelas, terukur dan sesuai dengan skala prioritas pembangunan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menegaskan pembahasan KUA-PPAS merupakan momentum penting untuk menentukan arah kebijakan fiskal daerah.
DPRD meminta target pendapatan disusun secara realistis. Di sisi lain, belanja pembangunan harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar prioritas, sementara belanja wajib dan belanja pegawai harus dihitung secara cermat agar tidak semakin mempersempit ruang fiskal daerah.
Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut, mulai dari infrastruktur, pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, peningkatan sumber daya manusia hingga pelayanan publik.
Dengan kondisi fiskal yang menghadapi tekanan efisiensi dan sejumlah sumber pendapatan yang masih menunggu kepastian, pembahasan KUA-PPAS 2027 tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Dokumen anggaran harus mampu memastikan keterbatasan fiskal tidak berujung pada terpangkasnya kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah daerah dan DPRD dituntut menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah, kewajiban belanja dan kebutuhan pembangunan. Anggaran harus disusun realistis, terukur dan berpihak pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembahasan KUA-PPAS ini harus menghasilkan perencanaan anggaran yang realistis, terukur dan tetap menjaga keseimbangan fiskal daerah,” pungkasnya.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong.
