PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Bupati Parigi Moutong (Parimo) Erwin Burase melaksanakan panen perdana hasil program cetak sawah rakyat di Dusun Toriapes, Desa Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (6/10/2026).
Program cetak sawah tersebut merupakan bagian dari program nasional yang mulai dilaksanakan sejak 2025. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebelumnya mendapat kuota sekitar 1.000 hektare, namun berdasarkan hasil pendataan, lahan yang siap dikerjakan hanya sekitar 400 hektare.
Dari luasan tersebut, realisasi cetak sawah hingga selesai mencapai 283 hektare. Sementara sebagian lahan lainnya belum dapat dikerjakan karena menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber air dan kondisi geografis lahan yang memiliki tingkat kemiringan cukup tinggi.
Erwin mengatakan, pemerintah daerah akan kembali melakukan pendataan terhadap lahan yang berpotensi untuk dijadikan sawah baru, termasuk di wilayah Toriapes, Desa Kasimbar. Menurutnya, ketersediaan air menjadi faktor utama yang harus dipastikan sebelum perluasan areal cetak sawah dilakukan.
“Kalau lahannya tersedia, berapa pun kuota yang kita minta sebenarnya anggarannya tersedia. Tetapi setelah pendataan, kita masih kesulitan dengan dukungan air yang harus dipersiapkan untuk mengaliri sawah,” ujar Erwin.
Ia menjelaskan, sebagian besar sumber air saat ini telah dimanfaatkan untuk mengairi sawah yang sudah ada. Jika pembukaan sawah baru dilakukan tanpa perhitungan sumber air, justru dapat menimbulkan persoalan dalam pembagian air.
Karena itu, Pemkab Parigi Moutong mempertimbangkan pembangunan sumur dalam sebagai alternatif sumber pengairan. Usulan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian apabila mendapat persetujuan.
“Kita akan pikirkan sumur dalam. Kalau ini disetujui oleh Bapak Presiden melalui Kementerian Pertanian, kita bisa menambah kuota sawah dengan memanfaatkan sumber air dalam sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada aliran air yang ada,” jelasnya.
Erwin juga menyebut, pelaksanaan program cetak sawah di Parigi Moutong masih tertinggal dibandingkan sejumlah daerah lain di Sulawesi Tengah (Sulteng), seperti Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una-Una.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat melalui program tersebut dapat terus dimanfaatkan untuk memperluas lahan pertanian sekaligus meningkatkan produksi pangan daerah.
Selain cetak sawah, petani juga akan mendapatkan dukungan sarana pertanian berupa hand tractor dan alat tanam yang menjadi bagian dari paket bantuan program cetak sawah dari Kementerian Pertanian.
Erwin meminta Pemerintah Desa Kasimbar kembali mengusulkan lahan potensial untuk program cetak sawah apabila masih tersedia. Targetnya, Parigi Moutong ke depan mampu menjadi salah satu daerah penghasil beras terbesar di Sulawesi Tengah.
“Harapan kita, ke depan Parigi Moutong bisa menjadi penghasil beras terbesar di Sulawesi Tengah,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Parigi Moutong, Dadan Priatna Jaya, mengatakan panen perdana di Dusun Toriapes merupakan bagian dari program cetak sawah rakyat yang dilaksanakan pada 2025 dengan total luas 283 hektare.
Khusus di Dusun Toriapes, lahan yang dipanen pada tahap perdana tersebut seluas lima hektare. Dadan berharap hasil produksi dapat menjadi gambaran produktivitas lahan setelah program cetak sawah dilaksanakan.
Ia meminta para penyuluh pertanian melakukan pengambilan sampel untuk mengetahui produktivitas hasil panen. Evaluasi tersebut penting sebagai dasar untuk melihat keberhasilan program sekaligus menentukan pola pengelolaan lahan pada musim tanam berikutnya.
“Setelah panen ini, kelompok diharapkan bisa terus menanam apabila ketersediaan air di lahan masih memungkinkan. Ini merupakan bagian dari program nasional untuk mendukung swasembada pangan,” kata Dadan.
Menurutnya, salah satu kendala yang perlu diperhatikan petani di lokasi tersebut adalah jarak menuju tempat penggilingan padi yang cukup jauh. Kondisi itu berpotensi meningkatkan biaya produksi dan memengaruhi pendapatan petani.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dadan meminta penyuluh mengarahkan penggunaan mesin penggilingan padi mobile dengan kapasitas sekitar satu hingga dua ton. Langkah itu dinilai dapat membantu menekan biaya pengangkutan hasil panen dan menjaga keseimbangan antara biaya produksi dengan harga jual gabah.
Dadan juga meminta penyuluh memfasilitasi kebutuhan sarana produksi pertanian, termasuk pestisida, pembersihan lahan, serta pendampingan intensitas penggunaan pestisida agar pengelolaannya sesuai kebutuhan tanaman.
Selain itu, pemerintah daerah akan mengusulkan perbaikan jaringan irigasi yang belum permanen di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil survei, masih terdapat banyak air yang terbuang karena jaringan irigasi belum memiliki konstruksi permanen.
“Untuk irigasi yang belum permanen, kami akan mengusulkan rehabilitasi. Dari hasil survei, masih banyak air yang terbuang karena belum ada jaringan irigasi permanen,” pungkasnya.
Laporan: Tommy Noho
