PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menegaskan dukungan terhadap penyusunan Dokumen Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya. Dokumen tersebut diarahkan menjadi pijakan pengembangan ekonomi kawasan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan dalam sambutan tertulis Bupati Parigi Moutong yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Adrudin Nur, dalam Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa (6/10/2026).
FGD tersebut digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin Makassar bersama Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Kementerian Transmigrasi RI, pejabat pimpinan tinggi pratama, tim penyusun Universitas Hasanuddin, perwakilan lembaga ekonomi, koperasi, BUMDes, pelaku usaha, perbankan, serta pemangku kepentingan terkait.
Bupati mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara, hingga konsultasi dengan masyarakat. Menurutnya, pengembangan kawasan transmigrasi harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi wilayah secara menyeluruh.
Pengembangan tersebut mencakup sektor produksi, infrastruktur, sumber daya manusia, kelembagaan ekonomi, pengolahan hasil, pembiayaan, distribusi, hingga perluasan akses pasar.
“Dokumen ini tidak sekadar naskah perencanaan, melainkan harus menjadi pedoman nyata yang menetapkan program, lokasi, sasaran, tahapan pelaksanaan, serta sumber pembiayaan secara jelas dan realistis,” ujar Bupati.
Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya dinilai memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, hingga pengolahan hasil. Namun, pengembangannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti akses menuju sentra produksi, infrastruktur, penanganan pascapanen, kelembagaan, pembiayaan, jaminan mutu, dan akses pasar.
Karena itu, FGD diharapkan menjadi ruang untuk memverifikasi data, menentukan komoditas unggulan, sekaligus menyusun arah pengembangan kawasan yang berorientasi pada kebutuhan pasar.
Bupati juga menekankan setiap rencana harus disusun secara spesifik, terukur, dan berbasis pasar. Aspek yang perlu diperhatikan antara lain kebutuhan pembeli, standar mutu, kontinuitas pasokan, harga, sistem logistik, hingga kesiapan pasar dalam menyerap hasil produksi.
Selain itu, sinkronisasi program antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat dinilai penting agar pengembangan kawasan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dokumen akhir diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi dapat menjadi acuan operasional yang realistis dan mudah ditindaklanjuti. Dokumen tersebut nantinya dilengkapi matriks program, indikasi pendanaan, basis data, serta peta tematik.
Dengan perencanaan yang lebih terarah, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap potensi Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, hasil penyusunan ini benar-benar dapat diterapkan dan memberi manfaat bagi masyarakat, sehingga potensi kawasan dapat berkembang dan kesejahteraan warga terus meningkat,” pungkasnya.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong.
