PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) memperkuat transformasi pelayanan publik melalui kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Pertanahan Parigi Moutong, Selasa (6/10/2026).
PKS tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan sembilan Program Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang. Penandatanganan dilakukan antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong.
Dinas Kominfo diwakili Plt. Kepala Dinas Hairudin, S.Sos., M.I.Kom., sedangkan Bapenda diwakili Kepala Badan Mohammad Yasir, S.E., M.M. Kedua pejabat tersebut menandatangani kerja sama bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, Anang Romdloni R, A.Ptnh., M.H.
Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat integrasi data, teknologi, komunikasi, serta pengelolaan pendapatan daerah dengan sistem pertanahan dan tata ruang. Integrasi tersebut diharapkan mampu mempercepat digitalisasi data sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan kepada masyarakat.
Plt. Kepala Dinas Kominfo Parigi Moutong, Hairudin, mengatakan integrasi data dan teknologi menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern dan mudah diakses.
Menurutnya, Pemkab Parigi Moutong siap mendukung penguatan infrastruktur informasi untuk menunjang transformasi pelayanan publik, khususnya dalam pemanfaatan data pertanahan yang terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Bapenda Parigi Moutong, Mohammad Yasir, mengatakan kerja sama tersebut dapat mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan daerah, terutama yang berkaitan dengan data pertanahan.
Ia berharap pemanfaatan data yang lebih akurat dan terintegrasi dapat mendukung peningkatan penerimaan daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pembangunan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, Anang Romdloni R, mengapresiasi langkah Pemkab Parigi Moutong dalam menindaklanjuti sembilan Program Transformasi Pelayanan Publik tersebut.
Menurutnya, kolaborasi lintas instansi diharapkan mampu memangkas birokrasi, mencegah potensi sengketa pertanahan, sekaligus memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi masyarakat.
“Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan pertanahan dan memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sumber: Diskominfo Parigi Moutong.
