PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Sebanyak 13 lokasi di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng), diusulkan untuk program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2027. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat hanya memiliki waktu lima hari untuk menyelesaikan pengusulan, yang berakhir pada 9 Oktober 2026. Selanjutnya, tim verifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan turun langsung meninjau lokasi guna menentukan kelayakan usulan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong, Nasir, menyampaikan hal tersebut saat ditemui media ini pada Jumat (16/10/2026).
Dari 13 titik yang diusulkan, tim verifikasi KKP akan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian lokasi dengan kriteria dan kebutuhan pembangunan. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi bagian dari proses penentuan lokasi yang dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
13 Lokasi Usulan KNMP Tahun 2027, Berikut daftar lokasi yang diusulkan untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Parigi Moutong:
Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi.
Desa Torue, Kecamatan Torue.
Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan.
Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara.
Desa Siniu, Kecamatan Siniu.
Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo.
Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan.
Desa Ambesia Selatan, Kecamatan Tomini.
Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga.
Desa Kayu Jati, Kecamatan Ongka Malino.
Desa Samabahari, Kecamatan Bolano.
Desa Tuladenggi Sibatang, Kecamatan Taopa.
Desa Labuan, Kecamatan Moutong.
Seluruh lokasi tersebut masih dalam tahap pengusulan dan akan ditinjau kembali oleh tim verifikasi KKP. Karena itu, penetapan lokasi penerima program tetap menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Program Kampung Nelayan Merah Putih tidak berfokus pada pembangunan rumah warga, tetapi pada penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap, terutama fasilitas yang menunjang proses produksi dan menjaga kualitas hasil tangkapan.
Fasilitas yang berpotensi dibangun antara lain pabrik es, dermaga, tempat penyimpanan berpendingin (cold storage), serta sarana pendukung lainnya. Jenis fasilitas akan disesuaikan dengan kondisi geografis, ketersediaan lahan, dan kebutuhan nelayan di setiap lokasi.
Skala pembangunan juga bersifat fleksibel. Jika sebelumnya direncanakan pada kisaran 5.000 hingga 9.000 meter persegi, luas pembangunan dapat disesuaikan menjadi sekitar 500 meter persegi atau mengikuti ketersediaan lahan yang memungkinkan untuk dimanfaatkan.
Penyesuaian tersebut diharapkan membuat pembangunan lebih realistis dan tepat sasaran, sehingga fasilitas yang disediakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat nelayan di masing-masing desa.
Selain pembangunan fasilitas perikanan, program ini juga membuka peluang penataan kawasan permukiman nelayan melalui kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Di tingkat pusat, koordinasi dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sementara di tingkat kabupaten, Dinas Perumahan berperan mendata rumah tidak layak huni di sekitar kawasan Kampung Nelayan Merah Putih untuk kemudian diusulkan kepada Kementerian PU.
Kementerian PU juga akan melakukan survei terhadap kebutuhan penataan jalan dan jembatan di kawasan kampung nelayan, terutama pada lokasi yang masih membutuhkan peningkatan akses infrastruktur.
Dengan demikian, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan tidak hanya memperkuat sarana produksi perikanan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi penataan kawasan pesisir secara lebih terpadu.
keberhasilan program Kampung Nelayan Merah Putih di Parigi Moutong tidak hanya ditentukan oleh jumlah lokasi yang diusulkan, tetapi juga oleh hasil verifikasi, kesiapan lahan, dan kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan nelayan.
“Melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, program ini diharapkan mampu meningkatkan dukungan infrastruktur perikanan sekaligus mendorong penataan kawasan permukiman nelayan secara berkelanjutan,” tutup Nasir.
Laporan: Tommy Noho
