TPAKD dan TPID Sulteng Diminta Perkuat Program Nyata bagi Masyarakat

oleh -52 Dilihat
oleh
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, M.M., saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capacity Building TPAKD dan TPID Tahun 2026 di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (16/11/2026). Foto: Biro Administrasi Pimpinan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, M.M., saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capacity Building TPAKD dan TPID Tahun 2026 di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (16/11/2026). Foto: Biro Administrasi Pimpinan.

PALU, KONTEKS SULAWESI — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. Dra. Novalina, M.M., menantang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar tidak terjebak dalam rutinitas rapat dan kegiatan seremonial. Kedua tim diminta menghasilkan program terukur yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Novalina saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capacity Building Program Kerja TPAKD dan TPID Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (16/11/2026).

Menurut Novalina, perluasan akses keuangan dan pengendalian inflasi merupakan dua agenda penting yang harus berjalan beriringan. Keduanya memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia meminta TPAKD mengambil peran lebih kuat dalam memperluas inklusi keuangan, terutama melalui kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak. Upaya tersebut juga perlu disertai peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan layanan keuangan digital, serta kolaborasi dengan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya.

Baca Juga:  Pendidikan Inklusif Jadi Prioritas PAUD di Parigi Moutong

“TPAKD tidak hanya menjalankan kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial, tetapi harus mampu menghadirkan program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, TPID diminta memperkuat pengendalian inflasi dengan berpedoman pada strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Novalina juga mengingatkan agar faktor cuaca dan potensi gangguan iklim menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi. Perubahan kondisi cuaca dapat memengaruhi hasil pertanian, aktivitas nelayan, hingga kelancaran distribusi bahan pangan.

Ia menekankan, program TPAKD dan TPID tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kemudahan pembiayaan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM harus mampu mendorong peningkatan produksi. Pada saat yang sama, ketersediaan barang dan kelancaran distribusi menjadi faktor penting untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.

Baca Juga:  Nobar Timnas Indonesia di Sekretariat Paslon Nizar-Ardi Berlangsung Meriah

“Penguatan akses keuangan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Novalina mendorong evaluasi objektif terhadap pelaksanaan program TPAKD dan TPID sepanjang 2026. Evaluasi itu harus menjadi dasar untuk menyusun strategi peningkatan indeks akses keuangan daerah, memperkuat pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan indikator keberhasilan yang jelas, target yang realistis, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Baca Juga:  DPRD Parigi Moutong Gelar RDP Usai Masyarakat Keluhkan Pelayanan BPN

“Kita harus bekerja berdasarkan data, memperkuat kolaborasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Jangan hanya banyak rapat, tetapi kemudian minim tindakan dan aksi nyata. Jangan hanya banyak program, tetapi tidak terukur hasilnya,” tegas Novalina.

Ia berharap TPAKD mampu menjadi penggerak perluasan akses keuangan masyarakat, sementara TPID tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Irfan Sukarna, S.E., M.Sc., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah Evy Mulyani, S.E., Ak., M.B.A., Ph.D., kepala organisasi perangkat daerah terkait, pimpinan lembaga perbankan dan jasa keuangan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

“Jangan hanya banyak program, tetapi tidak terukur hasilnya,” pungkasnya.

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan.