PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mulai memperketat pengawasan terhadap kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 20 organisasi perangkat daerah (OPD) bersama unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan akan diterjunkan untuk memeriksa langsung kondisi pelayanan, tata kelola, hingga rantai distribusi bahan pangan di lapangan.
Persiapan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, S.STP., M.A.P., di ruang kerja Sekda, Senin (16/11/2026). Pertemuan itu melibatkan jajaran kepala OPD terkait, unsur TNI/Polri, Kejaksaan, serta koordinator wilayah SPPG.
Zulfinasran menegaskan, inspeksi bukan semata-mata untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan sanksi. Fokus utama kegiatan adalah memastikan kekurangan yang ditemukan dapat segera diperbaiki sehingga pengelolaan SPPG berjalan lebih baik.
“Kita berharap hasil kunjungan lapangan ini bukan memberikan sanksi, tapi membuat supaya dari SPPG ini ada pembenahan-pembenahan yang bisa dilakukan,” tegasnya.
Menurutnya, pemeriksaan lapangan akan menjadi tahap akhir untuk memastikan kesiapan operasional sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian yang masih membutuhkan pembenahan.
Tim juga akan menelusuri rantai pasok dan distribusi bahan pangan, mulai dari sumber bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, pengiriman, hingga makanan diterima di sekolah. Mekanisme pengembalian barang turut menjadi perhatian agar setiap tahapan memiliki alur yang jelas dan penanggung jawab yang dapat diketahui apabila terjadi persoalan.
Selain aspek distribusi, Sekda mendorong koordinasi teknis lintas sektor, termasuk dengan kementerian terkait dan unsur pendidikan. Kerja sama tersebut diperlukan untuk membahas penataan ruang makan di sekolah serta pembiasaan karakter positif bagi para siswa.
Berdasarkan hasil rapat, inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 17 hingga 19 November 2026, di sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga kelompok besar dengan melibatkan unsur TNI/Polri, Kejaksaan, dan 20 OPD. Dukungan pengamanan serta pendampingan kepolisian akan dilakukan oleh jajaran Polsek di bawah Polres Parigi Moutong pada wilayah yang memiliki layanan SPPG.
Untuk pelaksanaan mulai Selasa (17/11/2026), pembagian wilayah kerja ditetapkan sebagai berikut:
Tim 1, dipimpin Dinas Pertanian, bertugas di wilayah Sausu hingga Parigi Tengah.
Tim 2, dipimpin Dinas Ketahanan Pangan, mencakup wilayah Toboli, Parigi Utara hingga Kasimbar.
Tim 3, dipimpin Dinas Pendidikan, bertugas di wilayah Kecamatan Sidoan hingga Kecamatan Moutong.
Seluruh tim dijadwalkan mengikuti rapat evaluasi dan pemaparan hasil inspeksi pada Jumat (20/11/2026). Forum tersebut akan membahas temuan di lapangan, kondisi aktual masing-masing SPPG, serta langkah perbaikan yang harus ditindaklanjuti.
Zulfinasran menegaskan, hasil pemeriksaan harus menjadi dasar pembenahan nyata, bukan sekadar laporan kegiatan. Ia berharap setiap kekurangan dalam tata kelola dan pelaksanaan pelayanan dapat diidentifikasi secara jelas agar perbaikan bisa dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab, pungkasnya.
Sumber: Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong.









