PALU, KONTEKS SULAWESI — Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) akan terus dilakukan meski masa tanggap darurat telah berakhir. Pemerintah memastikan proses pemulihan berjalan hingga seluruh warga benar-benar pulih.
Penegasan itu disampaikan Anwar Hafid saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (2/7/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan pascagempa yang terjadi pada 16 Juni 2026, mulai dari evaluasi masa tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, percepatan pendataan kerusakan, hingga strategi penanganan masyarakat terdampak dalam jangka menengah dan panjang.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan perubahan status dari tanggap darurat ke masa transisi hanya bersifat administratif dan tidak boleh mengurangi perhatian pemerintah kepada masyarakat.
“Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apa pun statusnya. Mau status tanggap darurat, transisi, atau status lainnya, itu sesungguhnya hanya istilah administratif. Yang paling penting, penanganan terhadap masyarakat tidak boleh menurun. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus tetap kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih,” tegas Anwar Hafid.
Ia juga menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar penyaluran bantuan dan pelaksanaan rehabilitasi. Seluruh instansi terkait diminta memastikan pendataan kerusakan rumah dan kebutuhan warga benar-benar valid agar proses pemulihan tepat sasaran.
Selain itu, Gubernur meminta pembangunan hunian sementara (huntara) menjadi prioritas utama, khususnya bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Menurutnya, huntara yang dibangun harus berupa hunian semi permanen yang layak dihuni sambil menunggu pembangunan rumah tetap.
“Yang paling mendesak sekarang adalah hunian sementara. Bukan lagi tenda, tetapi huntara semi permanen yang bisa digunakan masyarakat dalam waktu cukup panjang. Jangan sampai bantuan pembangunan berhenti di tengah jalan karena dapat memicu keresahan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 4.210 unit rumah terdampak gempa, terdiri atas 4.012 unit di Kabupaten Sigi, 92 unit di Kabupaten Parigi Moutong, 18 unit di Kabupaten Poso, dan 88 unit di Kota Palu. Dari jumlah tersebut, 2.551 rumah mengalami rusak ringan, 1.195 rusak sedang, dan 266 rusak berat.
Sementara itu, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae menyampaikan pemerintah daerah telah memasuki masa transisi menuju pemulihan. Ia memastikan seluruh pekerjaan yang belum selesai saat masa tanggap darurat tetap dilanjutkan, termasuk pembangunan huntara, pemulihan akses jalan menuju Lembah Tongoa, serta perbaikan layanan distribusi air bersih di wilayah terdampak.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid, Kepala BPBD Sulawesi Tengah Asbudianto, Kepala Stasiun BMKG, unsur Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan bencana.
“Penanganan bencana tidak berhenti saat status tanggap darurat berakhir. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh masyarakat terdampak memperoleh perlindungan, hunian yang layak, dan pemulihan hingga dapat kembali menjalani kehidupan secara normal,” pungkasnya.
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Sulawesi Tengah.
