PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Kamis (21/8/2025), Anggota DPRD Parigi Moutong Lely Pariani memanfaatkan momentum kehadiran Bupati Erwin Burase dan Wakil Bupati Abdul Sahid untuk mendesak pemerintah daerah menyiapkan anggaran khusus normalisasi sungai.
Lely menekankan pentingnya anggaran normalisasi sungai di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang, mengingat Parigi Moutong memiliki 98 sungai dan curah hujan semakin tinggi dari utara hingga selatan daerah.
“Mumpung hadir bapak bupati dan wakil bupati, saya minta agar dianggarkan khusus normalisasi sungai pada anggaran perubahan ke depan, supaya kita tidak kelabakan menghadapi aliran sungai,” ujar Lely.
Menurutnya, anggaran tersebut bisa dialokasikan pada OPD terkait, baik BPBD, Dinas PUPRP, maupun instansi lain yang berwenang. Lely menegaskan keterbatasan alat yang ada menjadi alasan kuat perlunya anggaran khusus normalisasi sungai.
“Kalau bisa ada OPD yang secara khusus menangani sungai agar tidak meluap. Kita punya alat sangat terbatas, jadi harus diantisipasi dari sekarang,” katanya.
Lely juga menyoroti kasus banjir di Desa Balinggi Jati yang terjadi dua kali setahun. Walaupun kewenangan normalisasi berada di tangan Balai Wilayah Sungai (BWS), ia menilai Pemkab Parimo tetap perlu menganggarkan langkah pencegahan.
“Seharusnya ada normalisasi di Baligi Jati, karena banjir selalu terulang. Walau kewenangan BWS, paling tidak kita punya anggaran normalisasi sebagai langkah antisipasi,” pungkasnya.
Laporan: Tommy Noho
