PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Keluhan warga Desa Tandaigi, Kecamatan Siniu, akhirnya mendapat perhatian serius dalam momentum reses anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan persoalan teknis kelistrikan yang telah meresahkan mereka selama lebih dari sepekan terakhir.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh harap di Kantor Desa Tandaigi pada Senin (14/4/2025), Wahab Sangkala, selaku tokoh masyarakat setempat, menyampaikan bahwa tegangan listrik di desa mereka kerap turun drastis hingga berada di bawah batas aman. Akibatnya, berbagai peralatan elektronik milik warga mengalami kerusakan.
“Sudah beberapa hari ini, tegangan listrik di rumah kami sangat rendah, tidak sampai standar normal. Alat-alat seperti kulkas, AC, bahkan lampu, banyak yang rusak karena tidak kuat menahan arus rendah,” ujar Wahab di hadapan legislator PPP, Abdin SE, Senin (14/4/2025).
Tak hanya mengeluh, warga juga meminta adanya tindak lanjut konkret dengan mempertemukan mereka langsung bersama pihak PLN. Tujuannya jelas, untuk mencari solusi dan mendesak perbaikan sistem distribusi listrik yang selama ini dianggap merugikan.
“Kami sudah cukup bersabar. Sekarang kami butuh jawaban dan kepastian dari PLN. Ini bukan masalah sepele. Kami butuh listrik yang stabil, demi aktivitas sehari-hari yang tak terganggu,” lanjut Wahab.
Menanggapi aspirasi tersebut, Abdin SE langsung bergerak cepat. Ia mengatur jadwal pertemuan antara perwakilan warga Desa Tandaigi dan pihak PLN Parigi. Pertemuan penting ini direncanakan berlangsung Selasa, 15 April 2025, pukul 14.00 Wita.
“Hari ini kami akan dampingi beberapa warga bertemu langsung dengan PLN. Kami ingin mendengar komitmen PLN dalam menyelesaikan persoalan ini, apalagi sudah menyebabkan kerusakan di rumah-rumah warga,” ujar Abdin.
Legislator dari Fraksi PPP ini juga menyoroti pentingnya pelayanan dasar seperti kelistrikan yang seharusnya menjadi prioritas. Ia menilai, rendahnya tegangan listrik bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut hak masyarakat atas pelayanan publik yang layak.
“Tegangan listrik seharusnya berada dalam batas aman, yakni antara 198 hingga 231 volt. Jika terlalu rendah, jelas merugikan masyarakat. Ini bukan sekadar keluhan teknis, tapi menyangkut kenyamanan dan keselamatan pelanggan,” tegas Abdin.
Menjelang akhir pertemuan, beberapa perwakilan warga masih berkumpul menantikan kepastian dari permasalahan tersebut. Mereka berharap, pertemuan ini tidak hanya menjadi forum dengar pendapat, tetapi menghasilkan solusi nyata.
“Jangan sampai warga terus menjadi korban dari kelalaian teknis. Kami akan kawal sampai ada tindakan nyata dari PLN,” pungkas Abdin.
Laporan : Tommy Noho
