PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Parigi Moutong menjadi momen refleksi penting bagi para pemangku kebijakan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Wakil Ketua I DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani, menilai bahwa peringatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum strategis untuk memperkuat regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan di daerah.
Dalam keterangannya, Sayutin menekankan bahwa gerakan buruh merupakan manifestasi nurani kolektif yang tidak hanya berbicara tentang ekonomi, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Ia menyoroti pentingnya upaya berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan buruh yang berkeadilan.
“Gerakan buruh tidak hanya soal tuntutan upah, tetapi tentang membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab. Ini adalah panggilan nurani yang harus dijawab oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis (01/05/2025).
Sayutin juga mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap sejarah gerakan buruh dunia. Menurutnya, semangat perjuangan buruh yang dimulai sejak Kongres Buruh Internasional pada 1886, harus menjadi inspirasi bagi kebijakan lokal yang lebih progresif dalam melindungi pekerja sektor formal maupun informal.
Ia menyebutkan, salah satu isu krusial yang harus segera ditangani adalah ketimpangan antara standar upah minimum dan kebutuhan riil pekerja, terutama di sektor pertanian, jasa, dan industri kecil yang banyak menyerap tenaga kerja lokal di Parimo.
“May Day seharusnya menjadi momen introspeksi bagi daerah, apakah upah minimum sudah layak, apakah jaminan sosial buruh sudah berjalan. Ini bukan tanggung jawab pusat semata, tapi juga daerah,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Sayutin mendorong agar Pemerintah Daerah Parigi Moutong lebih aktif dalam menyusun dan memperkuat kebijakan ketenagakerjaan berbasis keadilan sosial, termasuk pembinaan terhadap perusahaan yang belum mematuhi regulasi ketenagakerjaan.
“Semoga Hari Buruh ini bukan hanya jadi simbol, tapi titik balik bagi kita semua dalam mewujudkan Parigi Moutong yang lebih berpihak pada buruh dan pekerja. Kesejahteraan mereka adalah fondasi pembangunan daerah,” pungkasnya.*/Andi Riskan
