PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), sebanyak 944 siswa tidak akan mendapatkan haknya, karena dihentikan oleh pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Ungu. Keputusan ini diambil usai pihak sekolah menolak distribusi makanan hanya karena keterlambatan sepuluh menit dari waktu yang ditentukan, Jumat (24/10/2025).
Hartati Ishak, pengelola SPPG Dapur Ungu Kelurahan Bantaya, menyayangkan tindakan pihak sekolah yang menolak makanan tersebut. Menurutnya, penolakan itu tidak hanya merugikan pihak penyedia, tetapi juga berdampak langsung pada siswa penerima manfaat yang seharusnya memperoleh asupan gizi harian sesuai jadwal.
“Makanan itu hak siswa. Kami hanya terlambat sepuluh menit, tapi ditolak. Padahal semua sudah kami siapkan sesuai standar dan waktu yang disepakati,” ujar Hartati kepada Konteks Sulawesi, Jumat (24/10).
Hartati menegaskan bahwa selama ini pendistribusian MBG dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun dan disetujui bersama pihak terkait. SOP itu berfokus pada ketepatan waktu, jumlah, serta sasaran penerima, melalui proses terstruktur dan transparan yang diawasi langsung oleh dinas kesehatan.
“Kami sudah berpedoman pada SOP yang dibuat untuk menjamin mutu, keamanan, dan kelancaran pendistribusian makanan. Semua proses, mulai dari persiapan, pengemasan, hingga distribusi, telah kami jalankan sesuai ketentuan,” katanya menambahkan.
Dalam SOP tersebut, setiap tahapan pelaksanaan MBG diatur secara rinci, termasuk mekanisme pengambilan kotak makan, perhitungan jumlah siswa yang hadir, proses penyerahan makanan, hingga pengembalian wadah yang digunakan. Sistem ini juga memuat pengawasan ketat dari puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk mencegah risiko pangan siap saji yang tidak memenuhi standar.
Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa SOP Keamanan Pangan Siap Saji wajib dijalankan oleh setiap satuan pelaksana MBG. Panduan ini menjadi dasar teknis yang mengatur keamanan, kualitas, dan higienitas makanan bagi peserta didik di seluruh wilayah pelaksanaan program.
“Kami berharap semua pihak memahami bahwa program ini untuk kepentingan siswa, bukan untuk diperdebatkan soal waktu. Ketepatan memang penting, tapi keberlanjutan program jauh lebih penting,” pungkas Hartati.
Laporan: Tommy Noho
