PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menegaskan komitmennya memperkuat swasembada pangan melalui dukungan konkret terhadap pengembangan jagung. Dukungan itu mencakup penyediaan bibit, lahan tanam, hingga penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menyatakan pemerintah daerah tidak akan setengah-setengah mendukung pihak-pihak yang terlibat langsung dalam program swasembada pangan, khususnya di sektor jagung. Penegasan itu ia sampaikan saat menghadiri panen raya jagung serentak kuartal IV yang digelar Polres Parimo di Kecamatan Torue, Kamis, 8 Januari 2026.
“Pemerintah daerah akan mendukung penuh dalam bentuk apa pun yang dibutuhkan oleh para penggerak swasembada pangan,” kata Erwin Burase.
Erwin menjelaskan, dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan bibit komoditas pertanian serta penyiapan lahan tanam yang memadai. Langkah ini, menurut dia, menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian pangan daerah secara berkelanjutan.
“Dukungan pemda itu mencakup penyediaan bibit dan lahan tanam untuk memastikan swasembada pangan bisa berjalan,” ujarnya.
Terkait rencana Polres Parimo yang akan melaksanakan penanaman jagung pada Januari 2026, Erwin menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan seluruh kebutuhan pendukung program tersebut. Ia mengaku telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait untuk segera berkoordinasi.
“Saya sudah menginstruksikan OPD terkait untuk berkoordinasi dan menyiapkan segala bentuk kebutuhan yang diperlukan,” katanya.
Selain mendukung penanaman jagung pada Januari, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga menyatakan kesiapan mendukung pencanangan dua hektare lahan tanam di setiap desa. Pemda, kata Erwin, siap memastikan ketersediaan lahan yang dibutuhkan agar program tersebut dapat berjalan efektif.
Di luar gerakan yang diinisiasi oleh badan vertikal, Erwin menambahkan, pemerintah daerah juga menjalankan program swasembada pangan mandiri. Program ini difokuskan pada penyiapan lahan tanam sebagai langkah antisipatif untuk menutup potensi kekurangan pangan di daerah.
Pemda Parimo juga siap menyelaraskan program daerah dengan kebijakan strategis pemerintah pusat terkait penanaman jagung nasional yang direncanakan berlangsung tahun ini. Menurut Erwin, sinkronisasi kebijakan menjadi kunci agar lahan pertanian tetap terlindungi.
“Pemerintah daerah harus memastikan lahan pertanian tidak terganggu, terutama dalam proses revisi RTRW,” pungkasnya.
Laporan: Tommy Noho
