DONGGALA, KONTEKS SULAWESI – Pemerintah Kabupaten Donggala membuka ruang kolaborasi lintas aktor pembangunan. Bupati Donggala menerima audiensi sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang mendorong pembentukan Forum Multi Pihak sebagai instrumen strategis untuk menyinergikan program OMS dengan agenda pembangunan daerah.
Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Bupati Donggala itu dihadiri Yayasan Sikola Mombine, WALHI Sulawesi Tengah, SHEEP Indonesia, Evergreen Indonesia, dan IMUNITAS. Dalam pertemuan tersebut, OMS memaparkan wilayah dampingan serta program yang tengah berjalan di Donggala, sekaligus menawarkan skema kolaborasi yang terintegrasi dengan RPJMD serta visi dan misi kepala daerah.
“Forum Multi Pihak kami dorong sebagai ruang kolaborasi yang selaras dengan arah pembangunan daerah dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine, Nur Safitri Lasibani.
Forum Multi Pihak ini dirancang melibatkan pemerintah daerah, OMS, akademisi, komunitas, dan media, dengan Bappeda Donggala sebagai leading sector. Kehadirannya diharapkan mampu mengonsolidasikan berbagai inisiatif OMS yang selama ini bersifat parsial agar saling menguatkan dan berdampak lebih luas.
“Isu yang kami kerjakan bersifat lintas sektor dan sejalan dengan program pemerintah. Forum ini akan mempercepat kerja-kerja pembangunan yang sudah dirintis,” kata Nur Safitri.
Selain memperkuat sinergi program, forum ini juga diproyeksikan menjadi kanal advokasi kebijakan yang lebih sistematis serta mempermudah akses OMS terhadap data pemerintah, baik di tingkat komunitas maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Melalui kolaborasi, advokasi kepada pemerintah daerah bisa dilakukan secara lebih efektif dan maksimal,” ujar Stevandi, perwakilan WALHI Sulawesi Tengah.
OMS juga menegaskan pembentukan Forum Multi Pihak tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejumlah OMS yang terlibat memiliki sumber pendanaan mandiri, bahkan berpotensi membuka akses pembiayaan baru yang tidak dapat dijangkau pemerintah daerah. Banyak lembaga donor, kata mereka, mensyaratkan dukungan pemerintah serta kolaborasi lintas pihak dalam pendanaan program.
Bupati Donggala menyambut positif inisiatif tersebut. Ia mengapresiasi peran OMS yang selama ini telah membantu pemerintah daerah menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Saya menyambut terbuka pembentukan Forum Multi Pihak ini. Silakan berkoordinasi dengan Bappeda sebagai leading sector, dan saya akan menyampaikan kepada seluruh OPD agar mendukung implementasinya,” ujar Bupati Donggala.
Ke depan, Forum Multi Pihak diharapkan menjadi wadah kolaborasi strategis yang tidak hanya mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, tetapi juga memperkuat legitimasi peran Organisasi Masyarakat Sipil di Kabupaten Donggala.
“Dalam kondisi keterbatasan anggaran, kemitraan dengan OMS yang memiliki pendanaan mandiri menjadi bagian penting untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan dan tepat sasaran,” pungkas Bupati Donggala.
Laporan: Adli Azis
