PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menegaskan seluruh pelaksanaan dan penggunaan anggaran revitalisasi 23 sekolah di daerah itu berada dalam pengawasan ketat pemerintah daerah dan kementerian terkait. Hingga akhir Januari 2026, realisasi fisik program tersebut telah mencapai 97 persen.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Sunarti, menyatakan hampir seluruh paket pekerjaan telah diselesaikan dan diserahterimakan. Hanya dua sekolah dasar di wilayah pegunungan Kecamatan Palasa yang belum rampung sepenuhnya akibat kendala teknis lapangan.
“Secara akumulatif progres fisik revitalisasi 23 sekolah sudah mencapai 97 persen. Sisa 3 persen masih dalam penyelesaian karena kendala medan di dua lokasi,” kata Sunarti kepada Konteks Sulawesi, Selasa, 20 Januari 2026.
Sunarti menjelaskan dua sekolah yang masih dalam tahap penyelesaian tersebut adalah SDK Desa Bambasiang dan SDK Desa Pebounang. Keduanya berada di daerah dengan kontur ekstrem, pada ketinggian sekitar 100 hingga lebih dari 300 meter di atas permukaan laut, yang berdampak langsung pada distribusi material bangunan.
“Kendala utamanya adalah penyuplaian material. Akses jalan terbatas dan kondisi geografis cukup berat, sehingga mempengaruhi kecepatan pekerjaan,” ujarnya.
Ia menegaskan keterlambatan tersebut telah dilaporkan secara resmi dan memperoleh izin serta persetujuan kementerian, sehingga tidak menimbulkan implikasi hukum maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
“Keterlambatan ini sudah mendapat izin dari kementerian karena faktor geografis. Secara administrasi dan penganggaran tetap sesuai ketentuan,” kata Sunarti.
Untuk sekolah-sekolah lainnya, Sunarti memastikan seluruh pekerjaan telah selesai dan melalui proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST). Bangunan hasil revitalisasi, termasuk mobiler, telah dimanfaatkan untuk kegiatan belajar-mengajar, sebagai bagian dari pertanggungjawaban penggunaan dana publik.
“Sekolah yang sudah BAST itu bangunannya sudah digunakan, termasuk mobiler dan sarana pendukungnya,” ujarnya.
Dari sisi sumber anggaran, Sunarti menyebut revitalisasi 23 sekolah tersebut tidak seluruhnya berasal dari skema reguler. Sebagian merupakan usulan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPR RI, di luar kuota revitalisasi reguler Kabupaten Parigi Moutong.
“Ada paket reguler dan ada juga yang berasal dari Pokir DPR RI. Contohnya SMP Negeri 1 Tomini, itu bukan kuota revitalisasi daerah, tetapi Pokir pusat,” pungkas Sunarti.
Laporan: Tommy Noho
