PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Pemerintah Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), mulai menyesuaikan rencana pembangunan 2027 dengan kondisi keuangan desa yang mengalami penurunan cukup signifikan. Usulan masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) Sabtu (22/08/2026) didominasi pembangunan fisik, namun kemampuan anggaran menjadi pertimbangan utama dalam menentukan program yang dapat direalisasikan.
Musdes membahas rencana pembangunan dan usulan masyarakat untuk tahun anggaran 2027. Dalam forum tersebut, warga menyampaikan berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan fisik hingga program pemberdayaan bagi kelompok nelayan dan petani.
Abdun Kepala Desa Siaga mengatakan, mayoritas masyarakat mengusulkan pembangunan fisik. Selain itu, terdapat usulan pemberdayaan kelompok nelayan untuk meningkatkan kapasitas usaha, serta program bagi petani berupa pengadaan mesin paras dan tangki semprot.
“Dalam Musdes, semua program yang dilaksanakan tahun ini kami sampaikan, termasuk usulan masyarakat untuk tahun 2027. Hampir rata-rata masyarakat mengusulkan pembangunan fisik. Ada juga usulan pemberdayaan khusus nelayan dan petani,” jelasnya.
Namun, pemerintah desa belum dapat memastikan seluruh usulan tersebut akan direalisasikan. Kondisi anggaran desa yang terbatas membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menyusun program prioritas.
Ia menjelaskan, pada tahun berjalan, Desa Siaga tidak memiliki ruang anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan fisik. Sebagian besar anggaran terserap untuk kebutuhan belanja rutin, termasuk pembayaran gaji pegawai dan kader yang nilainya hampir mencapai Rp100 juta.
Kondisi tersebut berbeda dengan pagu Dana Desa sebelumnya yang masih berada di atas Rp800 juta. Saat ini, anggaran yang tersedia disebut hanya sekitar Rp300 juta lebih, sementara besaran anggaran yang akan diterima Desa Siaga pada 2027 belum diketahui.
“Anggaran Dana Desa Siaga sebelumnya sekitar Rp800 juta lebih, sekarang tinggal Rp300 juta lebih. Untuk tahun depan kami juga belum mengetahui berapa pagu yang akan diberikan. Jadi, untuk sementara kami hanya menampung seluruh usulan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah desa juga akan mempelajari ketentuan Kementerian Desa mengenai prioritas penggunaan Dana Desa 2027. Hal itu penting dilakukan karena kebijakan terkait penggunaan anggaran desa dapat mengalami perubahan setiap tahun.
Setelah pagu anggaran 2027 ditetapkan, pemerintah desa akan menyusun kembali seluruh usulan berdasarkan kemampuan keuangan dan ketentuan yang berlaku. Program prioritas selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan melalui musyawarah agar masyarakat mengetahui arah penggunaan anggaran secara terbuka.
“Kami akan melihat kondisi anggaran tahun 2027 dan menyesuaikan dengan aturan prioritas penggunaan Dana Desa. Setelah pagu anggaran tersedia, semua usulan akan kami susun dan tetapkan melalui musyawarah sesuai kemampuan anggaran,” pungkasnya.
Laporan: Tommy Noho
