PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Bupati Parigi Moutong (Parimo) Erwin Burase bersama Wakil Bupati Abdul Sahid meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Uevolo, Kecamatan Siniu, Kamis 5 Februari 2026. Peninjauan turut dihadiri Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan serta Perwira Penghubung Kodim Parimo, Kapten Armet Putu Sijaya.
Erwin menyebut upaya pemadaman yang dilakukan warga masih mengandalkan peralatan seadanya. Pemerintah daerah, kata dia, akan menyediakan mesin pompa air atau alkon agar sumber air di sekitar lokasi dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Air tersedia, tinggal kita maksimalkan. Dengan alkon dan selang panjang, warga tidak perlu lagi mengambil air dari jauh,” ujarnya di lokasi.
Pemda Parimo, menurut Erwin, menyiapkan 30 unit alkon melalui Dinas Pertanian. Bantuan tersebut akan diserahkan kepada kepala desa dan masyarakat setempat untuk menjaga area rawan agar api tidak meluas. “Masyarakat kami minta tetap siaga sebagai langkah antisipasi awal,” kata dia.
Ia juga menyampaikan bahwa dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah disetujui, meski masih dalam proses administrasi. Untuk mempercepat, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Komisi VIII DPR RI.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Pak Yanus Matindas. Dalam dua hari ini bantuan diperkirakan tiba,” ujarnya.
Peralatan yang dibutuhkan saat ini, lanjut Erwin, adalah sarana pemadaman manual seperti tangki karet serta alat pelindung diri tahan panas. Selain itu, opsi pemadaman melalui udara juga mulai dipertimbangkan.
“Setelah melihat kondisi lapangan secara detail, ada kemungkinan diperlukan pemadaman dari atas. Ini akan kami laporkan ke gubernur,” katanya.
Erwin menjelaskan, helikopter untuk pemadaman memerlukan spesifikasi khusus, termasuk perangkat penampung air. Koordinasi akan dilakukan dengan pemerintah provinsi serta instansi terkait, termasuk Polda dan Basarnas.
Terkait dampak kebakaran, pemda telah meminta camat dan aparat desa mendata pemilik lahan terdampak, termasuk luas dan jenis tanaman. Data sementara di posko mencatat sekitar 40 hektare lahan terbakar, namun citra satelit dari pemerintah provinsi menunjukkan potensi terdampak mencapai 90 hektare.
“Ini perlu diverifikasi ulang agar bantuan tepat sasaran,” tutupnya.
Sejumlah organisasi perangkat daerah disiagakan di lokasi, antara lain BPBD, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Pertanian. Status siaga darurat diberlakukan dengan alokasi anggaran menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT). Hingga kini, data kerugian masyarakat masih dalam proses pendataan.
Laporan: Basrul Idrus
