PALU, KONTEKS SULAWESI — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) bergerak cepat merespons bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Balinggi, Torue, dan Toribulu dengan menggelar audiensi strategis bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa, 26 Mei 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor BWS Sulawesi III Palu itu menjadi langkah konkret menyatukan persepsi sekaligus merumuskan penanganan cepat dan berkelanjutan terhadap bencana banjir yang terjadi di Desa Tolai, Kecamatan Torue; Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu, dan Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi.
Audiensi tersebut dihadiri langsung Kepala BWS Sulawesi III Palu, Kepala BPJN XIV Palu, serta Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, hadir didampingi Anggota DPRD Parigi Moutong Lely, Camat Torue, Camat Balinggi, Kepala Desa Tolai, Kepala Desa Balinggi, Pelaksana Tugas Kepala BPBD Parigi Moutong, serta Plt Kepala Dinas PUPPR Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam pertemuan itu, Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah Balinggi, Torue hingga Sausu harus menjadi perhatian prioritas dan dilakukan secara menyeluruh.
Menurutnya, persoalan banjir yang terus berulang tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Kami ingin wilayah Balinggi, Torue, dan Sausu ini ditangani secara tuntas, cepat, dan efisien. Dibutuhkan langkah komprehensif dengan melibatkan semua pihak agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban banjir,” tegasnya.
Dari hasil pembahasan, sejumlah langkah strategis disepakati sebagai tindak lanjut penanganan bencana di wilayah terdampak.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan segera mengusulkan program penanganan jangka panjang untuk wilayah Balinggi, Torue, dan Desa Sibalago guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
Selain itu, Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu menyatakan komitmennya membantu penanganan darurat melalui penyaluran material bronjong dan geobag di lokasi terdampak banjir.
Sementara BPBD Provinsi Sulawesi Tengah akan mengirimkan bantuan alat berat untuk mendukung proses pembersihan dan penanganan di Desa Balinggi Jati.
Tidak hanya itu, normalisasi sungai secara berkala juga disepakati sebagai langkah pencegahan agar kapasitas aliran air tetap terjaga dan potensi banjir dapat diminimalisir.
Langkah cepat yang ditempuh ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menghadapi ancaman bencana alam di Sulawesi Tengah.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Penanganan banjir tidak boleh berhenti pada situasi darurat, tetapi harus melahirkan solusi jangka panjang agar warga merasa aman dan terlindungi,” pungkasnya.
Sumber: Diskominfo
