PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong (Parimo) mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar tertib dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengelolaan yang tidak optimal dinilai berpotensi memengaruhi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Peringatan tersebut disampaikan Plt Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Sunarti, saat memberikan arahan pada kegiatan Pendampingan Teknis Peningkatan Kapasitas Satuan Pendidikan dan Sosialisasi Juknis BOS di Aula Disdikbud Parimo.
“Berdasarkan hasil evaluasi kita, masih ada beberapa sekolah yang mengalami Silpa Dana BOS 2025,” ujar Sunarti.
Ia menjelaskan, meskipun sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tersebut tercatat secara administratif dalam laporan, kondisi itu tetap menjadi catatan evaluasi pemerintah. Silpa dinilai sebagai indikator kurang optimalnya perencanaan dan pengelolaan anggaran oleh satuan pendidikan.
Menurutnya, pengelolaan Dana BOS memiliki kontribusi langsung terhadap penilaian tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan, termasuk dalam perolehan opini WTP.
“Ini termasuk dalam penilaian WTP, karena kontribusi Disdikbud salah satunya dilihat dari pengelolaan Dana BOS oleh satuan pendidikan,” tegasnya.
Sunarti menambahkan, apabila ke depan ditemukan penurunan kualitas penilaian WTP yang disebabkan oleh pengelolaan Dana BOS, maka hal itu tidak hanya berdampak pada citra dinas, tetapi juga akan memicu evaluasi menyeluruh terhadap sekolah-sekolah terkait.
Evaluasi tersebut mencakup ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ), kesesuaian penggunaan anggaran, hingga upaya meminimalkan Silpa pada akhir tahun anggaran.
Ia berharap seluruh kepala sekolah dan pengelola BOS dapat lebih cermat dalam perencanaan dan realisasi anggaran agar tidak menimbulkan persepsi bahwa sekolah tidak membutuhkan bantuan.
“Saya berharap ke depan tidak ada lagi Silpa, apalagi dalam jumlah besar. Jika anggaran tidak terserap optimal, bisa saja dianggap sekolah tersebut tidak membutuhkan bantuan,” pungkasnya.
Laporan: CR
