SIGI, KONTEKS SULAWESI — Pertanian ditetapkan sebagai sektor utama penggerak kesejahteraan masyarakat sekaligus penopang ketahanan pangan nasional. Komitmen itu ditegaskan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, saat membuka Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern (PMAAS) dan Program Strategis Kementerian Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP), Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Rabu, (14/07/2026).
Anwar Hafid menegaskan, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus memikirkan bersama bagaimana rakyat Sulawesi Tengah bisa semakin sejahtera melalui sektor pertanian. Pertanian adalah kekuatan besar yang kita miliki,” ujarnya.
Menurut Anwar, berdasarkan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Sulawesi Tengah mendapat mandat strategis sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan dan energi nasional.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan melalui program unggulan Berani Panen Raya yang tertuang dalam RPJMD.
Ia menegaskan, program tersebut bukan sekadar slogan, melainkan gerakan nyata untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
“Kalau pemerintah pusat berbicara target 10 ton per hektare, maka semangat Berani Panen Raya adalah mendorong produktivitas petani kita terus meningkat. Yang penting kita bergerak menuju panen yang lebih besar dan petani yang lebih sejahtera,” tegasnya.
Saat ini produktivitas rata-rata padi di Sulawesi Tengah masih berkisar 4 ton per hektare. Pemerintah Provinsi menargetkan angka tersebut meningkat menjadi rata-rata 6 ton per hektare pada 2027.
Anwar juga menyoroti perlunya menghilangkan sekat birokrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar pembangunan pertanian berjalan lebih cepat.
“Provinsi tidak punya sawah dan tidak punya petani. Yang punya sawah dan petani adalah kabupaten. Karena itu tugas provinsi adalah membantu, bukan mengambil alih,” katanya.
Ia meminta seluruh kepala dinas pertanian kabupaten/kota menyampaikan kebutuhan riil di lapangan agar dukungan pemerintah provinsi benar-benar tepat sasaran.
“Saya tidak ingin provinsi membuat program yang ternyata tidak dibutuhkan daerah. Kita harus menyelesaikan persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar menjalankan proyek,” ujarnya.
Mantan Bupati Morowali dua periode itu juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menghapus budaya saling melempar tanggung jawab.
“Kalau ada yang rusak, siapa yang punya kemampuan dan anggaran lebih dulu, kerjakan. Jangan menunggu karena alasan itu kewenangan provinsi, kabupaten atau pusat. Kalau terus begitu, kita tidak akan pernah maju,” tegasnya.
Selain itu, Anwar mendorong digitalisasi sektor pertanian melalui pendataan petani secara terintegrasi agar kebijakan pemerintah semakin akurat dan tepat sasaran.
“Sudah bukan zamannya lagi semua dikerjakan secara manual. Kita harus tahu berapa jumlah petani, di mana mereka berada, bagaimana kondisi lahannya, sampai kondisi keluarganya. Dengan data yang lengkap, bantuan pemerintah akan jauh lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah aktif mengawal program cetak sawah baru agar lokasi yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.
Menutup arahannya, Anwar berharap seluruh rekomendasi hasil rapat koordinasi menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat provinsi.
“Saya ingin rekomendasi dari rapat ini menjadi dasar kita menyusun kebijakan. Bukan lagi program yang dibuat dari belakang meja, tetapi benar-benar lahir dari kebutuhan daerah,” pungkas Anwar Hafid.
Sumber: Humas Pemprov Sulawesi Tengah.
