PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Kualitas makanan dan kestabilan pasokan bahan pangan menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dalam mempersiapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah mendorong keterlibatan koperasi lokal agar kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat terpenuhi dengan harga terjangkau dan pasokan berkelanjutan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Ruang PIPW Kantor Bappelitbangda, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Irwan, serta dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan pengelola SPPG.
Dalam arahannya, Irwan menekankan tiga aspek yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program, yakni kualitas makanan, keterjangkauan harga, serta kesinambungan rantai pasok bahan pangan.
Menurutnya, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan harus dipastikan sejak tahap persiapan. Makanan dengan kualitas rendah berpotensi merugikan penerima manfaat. Sementara itu, gejolak harga dan ketidakpastian ketersediaan bahan baku dapat mengganggu operasional dapur SPPG.
“Harga, kualitas, dan keberlangsungan adalah kata kunci utama. Kualitas yang kurang baik akan menjadi masalah bagi penerima manfaat, sementara harga yang terlalu sensitif dan ketersediaan bahan baku yang tidak stabil juga harus diantisipasi dengan matang,” ujar Irwan.
Untuk menjaga kestabilan pasokan, Pemkab mendorong koperasi lokal, termasuk koperasi nelayan dan koperasi produsen, mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan SPPG. Skema ini diharapkan membuka jalur distribusi langsung dari petani dan nelayan kepada pengelola dapur, sekaligus memperkuat keterlibatan pelaku usaha daerah.
Koperasi nantinya diharapkan menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pengelola SPPG. Proses kerja sama tersebut akan mendapat pendampingan dari Tim Satgas bersama perangkat daerah terkait.
Selain membahas rantai pasok, rapat koordinasi juga diarahkan untuk menyelaraskan langkah lintas sektor. Pembahasan mencakup pemetaan wilayah, kesiapan infrastruktur dapur di sejumlah kecamatan, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Irwan menegaskan, keberhasilan program tidak cukup hanya ditentukan oleh kesiapan dapur, tetapi juga membutuhkan jaminan kualitas makanan, harga yang terkendali, dan pasokan bahan baku yang konsisten. “Harga, kualitas, dan keberlangsungan adalah kata kunci utama,” pungkasnya.Sumber: Diskominfo Parigi Moutong.
