PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Pertemuan antara Kapolres Parigi Moutong (Parimo), AKBP Hendrawan Agustian, Bupati Parimo Erwin Burase, dengan Aliansi Rakyat Peduli Keadilan, Senin (8/9/2025) kemarin. Di ruang rapat bupati, berubah menjadi forum serius membahas persoalan tambang ilegal tanpa izin (PETI) yang kian meresahkan masyarakat. Dalam audiensi tersebut, Erwin didampingi Wakil Bupati Abdul Sahid, serta sejumlah pejabat OPD.
Kapolres Hendrawan secara tegas menggarisbawahi bahwa tambang ilegal kini menjadi fokus operasi kepolisian, terutama di dua titik rawan, yakni lokasi Karya Mandiri dan Desa Lobu, Kecamatan Moutong.
“Sekarang target operasi adalah Karya Mandiri. Di sana sudah ada anggota yang memantau. Apalagi dengan maraknya PETI di Desa Lobu serta naiknya status malaria dari KLB ke tingkat waspada, kami akan lakukan penertiban besar-besaran,” tegas Kapolres.
Ia menekankan bahwa langkah penindakan ini bukan sekadar retorika. Dalam kurun waktu tiga bulan menjabat, pihaknya telah mengamankan lima alat berat, 13 mesin penyedot, serta sejumlah pelaku, termasuk seorang kepala desa yang saat ini masih dilakukan pemeriksaan.
“Silakan bandingkan, sebelum saya menjabat apakah ada penindakan seperti ini. Sekarang semua barang bukti ada di Polres Parigi Moutong,” ujarnya.
Hendrawan juga menepis tudingan bahwa aparat tutup mata terhadap aktivitas tambang. Ia bahkan menantang langsung Aliansi untuk menunjukkan lokasi tambang yang masih beroperasi.
“Kalau rekan-rekan tahu ada alat berat di lokasi PETI, tunjukkan sekarang. Sore ini juga saya siap berangkat bersama anggota,” katanya.
Menurutnya, laporan masyarakat terkait aktivitas tambang di Sipayo, Malanggo, hingga Kayuboko sudah ditindaklanjuti. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan kondisi berbeda di lapangan. Salah satunya, ketika aparat bersama warga menuju Ongka Malino, alat yang dilaporkan beroperasi ternyata sudah tidak ada di lokasi.
Kapolres menegaskan bahwa pihaknya sejalan dengan pemerintah daerah untuk menertibkan PETI, tetapi tetap memperhatikan kondisi sosial warga.
“Saya sepakat dengan Pak Bupati. Kita harus amankan bos-bosnya, bukan warga kecil yang mencari makan. Mau pakai dulang atau pakai alat, sama-sama ilegal. Jadi kita cari formula agar penindakan tepat dan tidak berdampak ke masyarakat,” pungkasnya.
Laporan: Tommy Noho
