PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolair) Polres Parigi Moutong (Parimo) menegaskan perannya tidak semata menjaga keamanan perairan. Di wilayah pesisir, aparat kepolisian ini aktif mendorong pemenuhan hak dasar nelayan, terutama akses terhadap identitas resmi dan jaminan sosial.
Kasat Polair Polres Parigi Moutong, Iptu Gigih Winanda, S.H., menyatakan kesejahteraan nelayan tidak dapat dilepaskan dari kepastian perlindungan kerja. Menurut dia, masih banyak nelayan di Parigi Moutong yang belum terdaftar sebagai penerima program pemerintah karena tidak memiliki Kartu KUSUKA.
“Kartu KUSUKA bukan sekadar identitas, tetapi pintu masuk bagi nelayan untuk mendapatkan perlindungan dan berbagai program negara,” ujar Gigih.
Temuan di lapangan itu diperoleh melalui kegiatan rutin pembinaan masyarakat perairan yang dilakukan Kasubnit Binmas Perairan Satpolair, Aiptu I Ketut Budiana. Dalam kunjungannya ke kampung-kampung nelayan, Budiana mendapati sebagian besar nelayan belum memahami fungsi KUSUKA sebagai syarat utama mengakses bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Tanpa KUSUKA, nelayan berisiko bekerja tanpa perlindungan dan tidak tersentuh bantuan pemerintah,” kata Budiana.
Kartu KUSUKA menjadi basis data resmi nelayan untuk mengakses BPJS Ketenagakerjaan, Bantuan Pemerintah untuk Nelayan (BPAN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan alat tangkap, hingga subsidi bahan bakar. Ketidaktersediaan kartu ini membuat nelayan berada di luar sistem perlindungan negara.
Menanggapi kondisi tersebut, Budiana menginisiasi pendataan nelayan secara langsung dengan melibatkan ketua RT dan RW. Data itu kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong serta BPJS Ketenagakerjaan untuk mempercepat proses pendaftaran KUSUKA dan jaminan sosial.
Langkah ini dinilai krusial mengingat pekerjaan nelayan memiliki tingkat risiko tinggi. Kecelakaan kerja di laut, nelayan hilang saat melaut, hingga kematian masih kerap terjadi. Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, nelayan berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, serta beasiswa pendidikan bagi anak.
Satpolair juga memfasilitasi pendataan kolektif dokumen kependudukan, seperti KTP dan Kartu Keluarga, guna memudahkan pendaftaran massal KUSUKA. Pendekatan ini menyasar wilayah pesisir terpencil yang sulit menjangkau kantor pelayanan pemerintah.
Hasilnya mulai terlihat. Jumlah nelayan yang memiliki identitas resmi meningkat, sekaligus memperbaiki akurasi penyaluran bantuan pemerintah agar tepat sasaran.
Iptu Gigih menegaskan, kegiatan sosial tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab moral Polri terhadap masyarakat pesisir.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi nelayan Parigi Moutong yang bekerja tanpa jaminan keselamatan dan kesejahteraan. Kehadiran Polri harus dirasakan nyata oleh masyarakat perairan,” pungkasnya.
Sumber: Humas Polres Parimo
