PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Ancaman kemarau panjang kembali menguji kesiapan kebijakan pertanian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan sedikitnya 3.000 hektar lahan pertanian di dua kecamatan utama masuk kategori rawan kekeringan. Namun, langkah antisipasi irigasi dinilai masih bersifat reaktif dan bergantung pada laporan lapangan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Parigi Moutong, Dadan Priatna Jaya, mengatakan penanganan kekeringan tidak bisa dilakukan secara seragam tanpa verifikasi kondisi riil lahan. Menurut dia, setiap usulan bantuan irigasi harus melalui identifikasi langsung di lapangan agar tidak meleset dari kebutuhan petani.
“Kalau jauh dari sumber air itu tidak bisa langsung dipipanisasi. Semua harus dilihat di lapangan, diidentifikasi dulu supaya yang diusulkan tepat sasaran dan tepat bantuannya,” ujar Dadan saat dikonfirmasi Via Telpon, Sabtu, (31/01/2026).
Dadan menjelaskan, kondisi sistem air menjadi faktor utama dalam menentukan jenis intervensi. Jika di lokasi tidak terdapat sumber air permukaan sama sekali, maka opsi yang tersedia hanyalah pengeboran air tanah dalam.
“Kami lihat dulu sistem airnya. Kalau memang tidak ada sama sekali, mau tidak mau harus pengeboran dan gunakan air tanah dalam,” katanya.
Berdasarkan laporan BPBD, dua kecamatan yang paling terdampak adalah wilayah dengan irigasi semi-fungsional dan ketergantungan tinggi pada air hujan. Situasi ini diperburuk oleh kemarau panjang yang mulai terasa sejak awal tahun.
“Ada dua kecamatan dengan luasan sekitar 3.000 hektar. Irigasinya semi-steril dan umumnya hanya mengandalkan air tadah hujan. Ini yang harus diantisipasi karena sekarang sudah masuk kemarau panjang,” ujar Dadan.
Meski demikian, Dadan mengakui wilayah terdampak tidak terbatas pada dua kecamatan tersebut. Namun, fokus BPBD diarahkan ke daerah dengan risiko terbesar karena perannya sebagai sentra produksi pangan. Kecamatan Mepanga dan Tinombo Selatan, termasuk Tindaki, menjadi prioritas lantaran dikenal sebagai lumbung padi utama selain kawasan selatan Parigi Moutong.
Untuk wilayah selatan, Dadan menyebut kondisinya relatif lebih aman karena masih ditopang aliran sungai dan jaringan irigasi. Desa Dolago, Dolago Padang, dan Lemusa disebut masih stabil. Adapun wilayah Sausu, menurut dia, sangat bergantung pada aktivitas tambang yang beroperasi di sekitarnya. “Untuk saat ini masih aman, apalagi kemarin sudah ada perbaikan irigasi dari Balai Wilayah Sungai,” katanya. Ia berharap sistem irigasi yang sempat terkendala akibat masa tanam petani pascaperbaikan itu kini kembali normal dan benar-benar memberi manfaat.
Dadan juga menyinggung kunjungan lapangan program cetak sawah rakyat yang dilakukan setelah adanya laporan BPBD. Ia mengaku sengaja mengarahkan lokasi kunjungan ke daerah terdampak agar proses monitoring dan verifikasi dapat dilakukan sekaligus. Rombongan tersebut dihadiri staf khusus menteri, pejabat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, hingga Direktur Penyediaan Lahan.
“Kunjungan itu memang untuk monitoring cetak sawah rakyat. Yang hadir kemarin ada staf khusus menteri, Dirjen LIP, dan beberapa direktur. Bahkan stafsus menteri sempat langsung menghubungi direktur irigasi agar penanganannya bisa segera disinkronkan,” pungkasnya.
Laporan: Tommy Noho
