PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Ketika krisis air bersih kembali menghantam Parigi Moutong (Parimo) di tengah kemarau panjang, respons darurat dari Palang Merah Indonesia (PMI), bukan dari sistem layanan dasar pemerintah daerah. PMI Parigi Moutong mulai mendistribusikan air bersih ke desa-desa terdampak kekeringan yang selama belum memiliki solusi permanen.
PMI Parigi Moutong menyalurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki bantuan PMI Provinsi Sulawesi Tengah untuk warga yang terdampak krisis air akibat kemarau berkepanjangan sejak awal Januari 2026. Distribusi difokuskan pada wilayah yang selama ini mengalami kerentanan pasokan air bersih, yakni Desa Jonokalora, Kecamatan Parigi Barat, serta Desa Jononunu, Kecamatan Parigi Tengah.
Kepala Markas PMI Parigi Moutong, Fadli, mengatakan pendistribusian air bersih merupakan bentuk respons cepat kemanusiaan terhadap kondisi darurat yang dialami warga. Menurutnya, kebutuhan air bersih menjadi persoalan paling mendesak, terutama untuk konsumsi, memasak, dan sanitasi.
“Dropping air bersih ini bagian dari respons cepat PMI menghadapi situasi darurat kekeringan. Selama ini warga terpaksa mengambil air dari luar desa,” kata Fadli saat dikonfirmasi, Sabtu (7/2/2026).
Ia menjelaskan, distribusi air bersih mulai dilakukan sejak Sabtu (7/2/2026) dan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan lapangan. PMI menugaskan tiga orang relawan setiap hari, bekerja sejak pagi hingga sore, dengan sistem rotasi.
“Kami berupaya memastikan bantuan ini benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan,” ujarnya.
Fadli menegaskan, selama status tanggap darurat masih berlaku dan kondisi kekeringan belum membaik, PMI Parigi Moutong siap terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Namun, ia mengisyaratkan bahwa distribusi air bersih hanya bersifat penanganan darurat, bukan solusi jangka panjang.
Distribusi ini, kata Fadli, merupakan tindak lanjut dari penetapan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di Parigi Moutong yang berlaku sejak 30 Januari hingga 29 Februari 2026.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, Rivai, mengungkapkan bahwa krisis air bersih di Desa Jono Kalora bukan persoalan baru. Menurutnya, kelangkaan air telah terjadi sejak tahun lalu dan kembali berulang tanpa penyelesaian struktural.
“Kondisi ini semakin parah akibat kemarau panjang sejak awal Januari 2026,” ujar Rivai, Rabu (4/2/2026).
Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Parigi Moutong, minimnya curah hujan menyebabkan debit sejumlah sumber air menyusut drastis, termasuk Sungai Jono Kalora yang kini mengering.
“Sumber air yang biasa digunakan masyarakat sudah mengering,” katanya.
Rivai menyebutkan, hasil asesmen Tim Reaksi Cepat BPBD mencatat sebanyak 421 kepala keluarga di Desa Jono Kalora terdampak krisis air bersih. Sementara data warga terdampak di Desa Jononunu masih dalam proses pendataan.
“Sebelum ada penanganan, warga terpaksa mengambil air dari luar desa untuk bertahan hidup,” pungkasnya.
Krisis air bersih yang kembali berulang ini menjadi sorotan terhadap lemahnya perencanaan penyediaan air bersih di wilayah rawan kekeringan. Meski status tanggap darurat telah ditetapkan, ketergantungan pada bantuan air bersih menunjukkan belum adanya langkah kebijakan yang menyentuh akar persoalan kebutuhan dasar warga.
Laporan: Aid Lumpati
