PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Dampak kekeringan berkepanjangan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) dinilai telah memasuki fase darurat. Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfred Masboy Tonggiroh, mendesak Pemerintah Daerah segera turun tangan dengan menyalurkan bantuan sandang dan pangan kepada warga terdampak, menyusul gagal panen dan krisis pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Alfred menegaskan, hingga kini kekeringan masih melanda sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Parigi Barat dan Parigi Tengah. Sementara itu, kebakaran lahan dilaporkan terjadi di Kecamatan Parigi Utara dan Siniu, memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Pemerintah harus segera memberikan bantuan sandang dan pangan. Sebab, dampak yang dirasakan masyarakat terus bertambah,” ujar Alfred saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (9/2/2026).
Terkait karhutla di Desa Avolua dan Desa Uevolo, Alfred mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi langsung dengan Bupati Parigi Moutong. Ia mengakui upaya pemadaman telah dilakukan, namun belum berjalan optimal akibat keterbatasan akses menuju lokasi kebakaran serta kondisi angin kencang yang memicu cepatnya penjalaran api.
“Kemarin saya sudah sampaikan ke Bupati terkait karhutla di Desa Avolua dan Desa Uevolo. Mereka sudah berupaya, tapi tidak maksimal,” kata Alfred.
Ia menjelaskan, pemutusan rantai api di lapangan menjadi sangat sulit karena hembusan angin memungkinkan api melompat dari satu titik ke titik lain. Oleh sebab itu, Alfred mendorong agar seluruh kekuatan aparat dikerahkan serta meminta Pemerintah Daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Kalau hanya mengandalkan kekuatan daerah dengan keterbatasan peralatan dan tenaga, tentu tidak sanggup. Harus ada koordinasi dengan pemerintah provinsi dan BPBD,” ungkapnya.
Di sisi lain, Alfred juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dalam beraktivitas, terutama dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan.
“Kami sudah imbau masyarakat agar serius menyikapi persoalan ini. Jangan membakar dan jangan buang puntung rokok sembarangan. Kalau api sudah besar, batu pun bisa jadi api,” tutur Alfred.
Selain karhutla, Alfred turut menyoroti persoalan kekeringan yang berdampak pada krisis air bersih di Kecamatan Parigi Barat dan Parigi Tengah. Ia menanggapi adanya peralihan aliran sungai yang tidak terjadwal oleh Pemerintah Daerah, khususnya di Bendungan Tamolaya, yang airnya dialihkan untuk kepentingan pertanian tanpa pengaturan pembagian yang jelas. Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung pada sejumlah desa, termasuk Desa Lobu.
Menurut Alfred, pengelolaan air irigasi seharusnya dilakukan dengan penjadwalan tegas dan pengawasan ketat, guna mencegah ketimpangan distribusi air sekaligus potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
“Kalau itu lahan petani, harus ada penjadwalan dan penjagaan pintu irigasi. Kalau tidak diatur, orang bisa buka sendiri dan itu berbahaya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembagian air yang tidak adil dan tanpa pengawasan berpotensi memicu konflik antarwarga, terutama di wilayah yang mengalami kekurangan pasokan irigasi.
“Kalau tidak dijaga, orang yang butuh air bisa buka sendiri, bahkan tengah malam. Ini yang berbahaya dan bisa memicu konflik,” katanya.
Lebih jauh, Alfred menyoroti dampak lanjutan dari kekeringan dan karhutla yang menyebabkan gagal panen di wilayah Parigi Barat dan Parigi Utara. Akibatnya, banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar dan berharap adanya intervensi pemerintah.
“Tanaman gagal panen, masyarakat sudah teriak mau makan apa. Artinya mereka berharap ada bantuan dari pemerintah,” ucap Alfred.
Ia menilai kondisi tersebut sudah masuk kategori bencana, sehingga penanganannya tidak boleh menunggu eskalasi bencana lain. Pemerintah Daerah, menurutnya, harus segera menyalurkan bantuan sosial berupa sandang dan pangan kepada warga terdampak.
“Kalau sudah sekritis itu, harus ada upaya segera. Bantuan seperti sembako harus diberikan, bukan menunggu bencana lain baru ada bantuan,” imbuhnya.
Sebagai Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfred menegaskan akan terus mendorong Pemerintah Daerah agar segera melakukan identifikasi lapangan dan mengambil langkah konkret, termasuk penyaluran bantuan sosial secara gratis bagi warga yang benar-benar terdampak.
“Kalau memang sudah susah mendapatkan makanan karena gagal panen, tentu harus ada intervensi pemerintah, dengan memberikan bantuan beras dan kebutuhan pokok lainnya,” tutur Alfred.
Terkait peninjauan lapangan, Alfred memastikan bahwa jajaran DPRD Parigi Moutong telah mulai turun langsung ke sejumlah lokasi terdampak, meski dirinya belum dapat ikut serta karena masih berada di luar daerah.
“Pasti ada peninjauan. Sebelumnya teman-teman di DPRD sudah turun lapangan,” pungkasnya.
Laporan: Aid Lumpati
