PARIMO, KONTEKS SULAWESI — Dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, jembatan di Dusun Toriapes, Desa Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), justru belum mampu membuka akses bagi warga. Jembatan itu berdiri kokoh di tengah kawasan, tetapi akses jalan di ujungnya berhenti begitu saja.
Ironi pembangunan tersebut dirasakan langsung masyarakat. Jembatan dengan bentang sekitar 20 meter dan lebar 7 meter itu seharusnya menjadi jalur penghubung terdekat dari Dusun Toriapes menuju wilayah Desa Kasimbar dan kawasan sekitarnya.
Namun, tanpa kelanjutan pembangunan jalan, keberadaan jembatan tersebut justru seperti menyisakan pertanyaan besar, untuk apa jembatan dibangun jika akses menuju dan keluar dari jembatan tidak tersambung?
Kini, jembatan tersebut praktis belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan warga. Ujung jembatan menjadi titik akhir bagi kendaraan roda empat, sementara sebagian bangunan mulai mengalami kerusakan karena lama tidak difungsikan.
Warga Dusun Toriapes, Kadek Suardika, mengatakan persoalan tersebut sebenarnya bukan sekadar soal jarak, tetapi menyangkut ketimpangan akses yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, Dusun Toriapes secara administratif masih merupakan bagian dari Desa Kasimbar. Namun, akibat tidak tersambungnya akses jalan, warga harus memutar melalui Desa Posona dengan jarak sekitar 20 kilometer untuk mencapai wilayah dusun tersebut dari desa induk.
“Toriapes ini masih termasuk Desa Kasimbar. Namanya Dusun Toriapes, tetapi kalau kami masyarakat sini mau ke dusun Toriapes harus lewat Desa Posona dengan jarak kurang lebih 20 kilometer dari desa induk,” kata Suardika.
Ia menilai kondisi tersebut semakin ironis karena pemerintah telah membangun jembatan yang seharusnya menjadi bagian penting dari konektivitas wilayah.
Menurut Suardika, persoalan itu sebenarnya dapat diatasi apabila pemerintah melanjutkan pembangunan jalan dari jembatan tersebut hingga menembus Dusun Lemo di Desa Kasimbar Palapi.
Jarak Dusun Toriapes dengan Dusun Lemo diperkirakan hanya sekitar 5 kilometer. Jika akses itu dibuka, perjalanan warga menuju wilayah lain akan jauh lebih pendek sekaligus membuka jalur distribusi hasil pertanian dan perkebunan.
“Kalau jalan ini tembus, ke Desa Ranang hanya sekitar 6 kilometer. Jadi kami masyarakat sangat dekat untuk membawa hasil perkebunan dari dusun ini,” ujarnya.
Bagi warga, membiarkan jembatan tanpa akses lanjutan sama saja dengan membiarkan anggaran pembangunan kehilangan manfaat maksimalnya. Infrastruktur yang semestinya menjadi pembuka keterisolasian justru berakhir sebagai bangunan yang hanya bisa dilihat, tetapi belum bisa dimanfaatkan.
Padahal, Dusun Toriapes memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang cukup besar. Akses jalan yang lebih pendek dan layak dinilai akan memudahkan masyarakat mengangkut hasil produksi sekaligus menekan biaya transportasi.
Suardika berharap pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak berhenti pada pembangunan fisik jembatan, tetapi memastikan seluruh jaringan akses pendukungnya benar-benar tersambung dan dapat digunakan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan jalan yang benar-benar bisa dilalui, bukan sekadar jembatan yang berdiri tanpa koneksi. Apalagi, masyarakat Toriapes turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes).
“Jangan sampai jembatan yang sudah dibangun hanya menjadi pajangan karena jalannya tidak dilanjutkan. Kami berharap pemerintah segera mengambil kebijakan agar akses ini benar-benar dibuka. Kami masyarakat membutuhkan jalan untuk mengangkut hasil perkebunan dan mempercepat akses ke wilayah lain, apalagi kami juga menjadi salah satu penyumbang PADes terbesar di Kasimbar,” pungkasnya.
Laporan: Tommyn Noho
