Wagub Reny Kejar Embarkasi Antara, Jemaah Haji Sulteng Tak Perlu Menginap di Balikpapan

oleh -99 Dilihat
oleh
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Haji 1448 H/2027 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (21/10/2026). Rakor membahas usulan Embarkasi Antara serta perubahan skema pembiayaan haji tahun 2027. Foto: Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sulteng.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Haji 1448 H/2027 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (21/10/2026). Rakor membahas usulan Embarkasi Antara serta perubahan skema pembiayaan haji tahun 2027. Foto: Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sulteng.

PALU, KONTEKS SULAWESI — Jemaah haji asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berpeluang tak lagi menginap di Asrama Haji Balikpapan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) setempat mengusulkan penetapan Embarkasi Antara untuk musim haji 1448 Hijriah/2027 Masehi.

Usulan ini ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus membuat proses keberangkatan lebih efisien. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., berharap usulan tersebut mendapat persetujuan pemerintah pusat.

“Kita doakan usulan embarkasi antara dikabulkan sehingga jemaah haji Sulawesi Tengah tidak usah lagi masuk asrama di Balikpapan,” ujar Reny saat membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Haji 1448 H/2027 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (21/10/2026).

Baca Juga:  Hari Pramuka, Gubernur Sulteng Sentil Parigi Moutong Soal Bumi Perkemahan

Jika disetujui, jemaah haji asal Sulteng dapat terbang dari Bandara Internasional Mutiara SIS Al-Jufri Palu menuju Bandara Sepinggan Balikpapan sebagai embarkasi utama tanpa harus turun dan menginap di Asrama Haji Balikpapan seperti yang selama ini dilakukan.

Sementara itu, pemeriksaan kesehatan jemaah direncanakan dipusatkan di Asrama Haji Transit Palu sebelum keberangkatan. Skema ini diharapkan membuat persiapan perjalanan lebih praktis dan nyaman bagi jemaah.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Reny juga menyampaikan usulan Gubernur Sulawesi Tengah mengenai perubahan skema pembiayaan haji tahun 2027. Komposisi yang sebelumnya sebesar 60 persen ditanggung pemerintah provinsi dan 40 persen oleh pemerintah kabupaten/kota diusulkan berubah menjadi 40 persen ditanggung provinsi dan 60 persen oleh kabupaten/kota.

Baca Juga:  Pasar Murah Ramadan di Kejari Parigi Moutong Diserbu Warga

Perubahan itu dipertimbangkan karena pemerintah provinsi menanggung pembiayaan untuk 12 kabupaten dan satu kota, sedangkan pemerintah kabupaten/kota berfokus pada pembiayaan jemaah dari wilayah masing-masing.

Hasil pembahasan skema pembiayaan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada gubernur sebelum ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Muklis, Kepala Kanwil Kemenhaj Sulawesi Tengah, para sekretaris daerah kabupaten/kota, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, para kepala bagian kesejahteraan rakyat kabupaten/kota, serta instansi terkait penyelenggaraan haji 2027.

Baca Juga:  PETI Kayuboko Biang Kerok Banjir, Pemda Parimo Takut Atasi Cukong

Reny menegaskan, persiapan penyelenggaraan haji membutuhkan koordinasi dan tanggung jawab bersama agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik. “Saya percaya dengan niat yang tulus, koordinasi yang kuat, dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh, kita mampu mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” pungkasnya.Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sulawesi Tengah.