PETI Kayuboko Biang Kerok Banjir, Pemda Parimo Takut Atasi Cukong

oleh -390 Dilihat
oleh
Ketua Himpunan Pemuda Akhairat (HPA) Parimo, Ridwan, menyoroti dampak aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Kayuboko yang dinilai memicu banjir lumpur dan merugikan masyarakat, Jumat (12/9/2025). Foto: Konteks Sulawesi

PARIMO, KONTEKS SULAWESI – Banjir lumpur kembali menerjang pemukiman warga di Desa Air, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), akibat maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Kayuboko. Kondisi ini menyisakan keresahan mendalam bagi masyarakat yang setiap musim hujan harus menghadapi ancaman bencana lingkungan.

Ketua Himpunan Pemuda Akhairat (HPA) Parimo, Ridwan, menilai Pemerintah Daerah lalai dalam menangani persoalan ini. Menurutnya, lambannya penertiban membuat kerusakan lingkungan kian parah dan berakibat langsung terhadap warga.

“Akibat lambat ditertibkan, lahan tambang berakibat fatal bagi masyarakat,” tegas Ridwan, Jumat (12/9/2025).

Baca Juga:  Bappelitbangda Parimo Dorong Program Prioritas Lintas Sektor dan Persiapkan MBG

Ia menjelaskan, sungai yang dulunya jernih kini dipenuhi lumpur, sementara tanggul penahan air tak lagi mampu menahan derasnya banjir. Tidak hanya sawah dan kebun yang rusak, rumah warga pun ikut terendam.

“Bukan hanya sawah dan kebun yang rusak, tapi rumah-rumah warga ikut terendam. Ini jelas bencana yang lahir dari pembiaran,” tambahnya.

Ridwan menegaskan, banjir bukan hanya disebabkan curah hujan tinggi, melainkan juga akibat rusaknya daerah tangkapan air akibat PETI yang dibiarkan. Ia menyebut, ini bukan bencana alam murni, melainkan bencana akibat ulah manusia.

Baca Juga:  Nizar Ajak Masyarakat Lemusa Hindari Perpecahan Saat Pilkada

“Ini bukan bencana alam murni, ini bencana karena ulah manusia yang dibiarkan tanpa pengawasan,” ujarnya.

Keluhan juga datang dari warga. Hamsah, warga Desa Air Panas, mengaku banjir lumpur kerap membuat akses jalan putus dan merusak lahan pertanian.

“Kami sudah sering teriak minta solusi, tapi sampai sekarang belum ada tindakan nyata. Kalau begini terus, kami yang jadi korban,” keluhnya.

Ridwan mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas, tidak hanya sekadar imbauan. Ia bahkan mempertanyakan keseriusan Pemda Parimo dalam melindungi warganya, karena penertiban PETI terkesan berjalan lambat.

Baca Juga:  Karhutla Meluas, BPBD Parimo Krisis SDM dan Minim Strategi

“Apakah mata mereka sudah tertutup oleh sesuatu, hingga tak lagi melihat derita rakyat yang sesungguhnya?” tanyanya.

Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa bencana bisa semakin parah jika dibiarkan tanpa solusi konkret. Longsor, banjir bandang, dan hilangnya sumber air bersih mengintai warga di sekitar Kayuboko.

“Siapa yang akan bertanggung jawab ketika banjir bandang melanda? Jangan tunggu korban jiwa baru kalian bergerak,” pungkas Ridwan.

Laporan: TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *